Chapnews.id – Gelombang protes terkait kerusakan lingkungan dan konflik agraria mulai membanjiri gedung parlemen. Sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), bersama perwakilan warga dari berbagai daerah mendatangi Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI untuk menyampaikan pengaduan serius.
Aspirasi yang dibawa mencakup berbagai persoalan krusial, mulai dari dampak Proyek Strategis Nasional (PSN), konflik lahan, hingga penggusuran paksa yang menimpa masyarakat pesisir dan petani. Perwakilan warga yang datang berasal dari wilayah yang cukup luas, meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Aceh.
Dana Prima Tarigan, pengurus Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Walhi, mengungkapkan bahwa isu yang dibawa sangat beragam. Ia menyebutkan bahwa kelompok yang terdampak tidak hanya petani dan nelayan, tetapi juga masyarakat perkotaan yang kehilangan ruang hidupnya. "Ada persoalan di wilayah pesisir, nelayan, petani, hingga masyarakat kota di Jakarta yang mengalami penggusuran," ujar Dana saat ditemui di kompleks parlemen, Senin (21/9).
Salah satu poin panas yang disoroti adalah dampak dari proyek pembangunan skala besar. Kholid, perwakilan dari Front Kebangkitan Petani Nelayan Banten Utara, menyampaikan keluh kesahnya mengenai konflik lahan yang dipicu oleh proyek PIK 2 yang berstatus PSN. Menurutnya, status proyek strategis tersebut seolah menjadi "senjata" yang membuat warga sulit mempertahankan hak atas tanah mereka.
Kholid mendesak DPR untuk segera melakukan kajian ulang terhadap tata ruang di wilayah Banten. Ia menilai perubahan tata ruang saat ini dilakukan secara serampangan tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. "Tanah kami dirampas dengan harga yang tidak masuk akal. Kami dipaksa menjual dengan harga semena-mena, jika tidak, lahan kami akan diurug," keluh Kholid dengan nada kecewa.
Keresahan serupa datang dari Hatta, warga Indramayu. Ia menceritakan bagaimana PSN telah mengancam mata pencaharian sekitar 2.000 kepala keluarga. Padahal, wilayah dari Bekasi, Karawang, Subang, hingga Indramayu sangat bergantung pada ekosistem pesisir. Hatta menegaskan bahwa warga bukanlah kelompok yang meminta belas kasihan, melainkan hanya menuntut hak atas lahan yang telah mereka kelola selama lebih dari 50 tahun.
Tak hanya di daerah, warga Jakarta pun turut bersuara. Jan Torpa Saribu, perwakilan warga Marunda, mengadukan praktik mafia tanah yang menyebabkan penggusuran di Marunda Kepu. Ia mengaku telah melapor ke berbagai lembaga seperti Komnas HAM dan LBHI, namun berharap DPR RI dapat memberikan perhatian lebih nyata.
Menanggapi rentetan aduan tersebut, Sekretaris Fraksi PDIP, Dolfie OFP, menyatakan bahwa pihaknya akan menampung seluruh aspirasi tersebut. Dolfie memastikan bahwa isu-isu ini akan dibawa ke dalam rapat-rapat komisi terkait untuk dikaji lebih dalam.
"Kami akan melihat dari sisi regulasi dan kebijakan, sejauh mana pemerintah menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat. Rekomendasi maksimal kami adalah memerintahkan pemerintah untuk segera menuntaskan permasalahan warga ini melalui kesimpulan rapat kerja dengan mitra komisi," tegas Dolfie. Melalui langkah ini, diharapkan ada solusi konkret bagi warga yang selama ini terhimpit oleh kepentingan pembangunan.
