Chapnews – Ekonomi – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap isu-isu krusial nasional. Pada Senin (16/3/2026), JK menggelar pertemuan intensif dengan sejumlah guru besar, peneliti, dan praktisi pemerintahan di kediamannya yang berlokasi di Kawasan Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Fokus utama diskusi adalah mencari jalan keluar atas persoalan defisit anggaran yang kini menjadi momok bagi banyak daerah di Indonesia.
Pertemuan strategis ini digagas JK sebagai respons terhadap kondisi fiskal daerah yang kian mengkhawatirkan. JK secara tegas menyatakan bahwa kemajuan suatu bangsa tidak akan pernah terlepas dari kemajuan daerah-daerah penyangganya. Menurutnya, struktur negara Indonesia secara fundamental bertumpu pada kekuatan dan kinerja pemerintahan daerah.
“Bagaimanapun juga, negeri ini tersusun dari daerah-daerah. Oleh karena itu, kemajuan daerah adalah kunci untuk memajukan masyarakat secara keseluruhan. Itulah inti dari diskusi kami hari ini, dan telah dijelaskan secara komprehensif oleh para praktisi yang hadir,” jelas JK, merujuk pada pentingnya sinergi pusat dan daerah.
Oleh karena itu, kondisi fiskal daerah saat ini memerlukan atensi serius dari semua pihak. Hal ini krusial demi memastikan roda pemerintahan di tingkat lokal dapat terus berjalan seimbang dan selaras dengan agenda pembangunan nasional yang lebih luas. Tanpa dukungan fiskal yang memadai, potensi daerah untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan terhambat.
Prof. Djohermansyah Djohan, salah satu praktisi pemerintahan yang turut hadir, menggarisbawahi adanya persoalan fundamental dalam dinamika hubungan pusat dan daerah. Ia secara spesifik menyoroti penurunan drastis kemampuan fiskal daerah. Kondisi ini, lanjutnya, secara langsung menghambat pembiayaan tugas rutin pemerintahan, memperlambat percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi, serta mengganggu kualitas pelayanan publik hingga ke tingkat desa.
Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret dan solusi inovatif yang bisa diimplementasikan pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, memastikan keberlanjutan pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh pelosok negeri, sebagaimana dikutip dari chapnews.id.
