Chapnews – Nasional – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons singkat terkait instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kepada kadernya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Pernyataan Megawati tersebut disampaikan saat Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPR dan DPRD Fraksi PDIP se-Indonesia di Bali. Ditanya mengenai sikap partai berlambang banteng tersebut, Jokowi hanya memberikan jawaban diplomatis.
"Ya setiap partai memiliki kebijakan-kebijakan internal sendiri-sendiri," ujar Jokowi singkat, Jumat (1/8), menanggapi pertanyaan awak media. Sikap irit bicara Jokowi ini kontras dengan signifikansi instruksi Megawati yang disampaikan beberapa jam setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menerima amnesti dari Presiden Prabowo terkait kasus suap PAW DPR RI. Amnesti tersebut diberikan menjelang Kongres PDIP di Bali.
Ketika disinggung mengenai Kongres PDIP itu sendiri, Jokowi kembali memilih untuk tidak berkomentar banyak. "Itu internal partai," katanya singkat. Namun, mantan kader PDIP ini memberikan penjelasan terkait hak prerogatif presiden dalam memberikan amnesti, mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hak istimewa yang diatur dalam UUD 1945.
"Itu adalah hak prerogatif, hak istimewa presiden yang diberikan oleh undang-undang dasar kita dan kita menghormati," jelas Jokowi. Ia menambahkan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memberikan amnesti kepada Hasto dan lebih dari seribu terpidana lainnya. "Presiden pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan politik, hukum, sosial politik, semuanya pasti menjadi pertimbangan," tandasnya. Jawaban singkat dan diplomatis Jokowi ini pun meninggalkan banyak pertanyaan terkait dinamika politik terkini.
