Chapnews – Ekonomi – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengambil langkah strategis untuk memperketat tata kelola penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Inisiatif ini menyusul mencuatnya isu penyimpangan kredit di beberapa daerah, termasuk Jember, demi memastikan penyaluran KUR benar-benar tepat sasaran, transparan, dan sesuai prinsip kehati-hatian perbankan. Penguatan ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari analisis mendalam hingga audit berkala.
Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan wujud komitmen kuat perseroan dalam menjaga integritas program pembiayaan pemerintah. Menurut Okki, BNI bertekad memastikan setiap rupiah KUR benar-benar sampai ke tangan pelaku usaha yang berhak dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. "BNI terus melakukan penguatan tata kelola penyaluran KUR agar pembiayaan benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang berhak," ujar Okki dalam keterangan tertulis yang diterima chapnews.id. Proses penguatan tata kelola ini, jelas Okki, dimulai sejak fase analisis kredit, verifikasi calon debitur, pencairan dana, pemantauan penggunaan, hingga evaluasi kualitas kredit secara menyeluruh.

Salah satu terobosan signifikan yang diterapkan BNI adalah penerapan analisis kredit secara langsung atau one-on-one kepada petani, tanpa melibatkan pihak ketiga seperti collection agent (CA). Dengan metode ini, bank dapat menggali informasi secara langsung dan akurat mengenai profil usaha, kebutuhan modal, kapasitas pembayaran, serta rencana pemanfaatan dana dari para calon debitur. Langkah ini secara tegas meniadakan keterlibatan CA dalam proses analisis awal, meminimalisir potensi misinformasi atau penyalahgunaan.
Tak hanya itu, BNI juga memperkuat skema penyaluran kredit berbasis ekosistem atau ecosystem-based financing. Dalam model ini, BNI menggandeng perusahaan inti yang merupakan nasabah korporasi BNI. Perusahaan inti ini tidak hanya berperan sebagai offtaker atau penjamin penyerapan hasil produksi, tetapi juga turut serta dalam pendampingan usaha dan monitoring terhadap implementasi kredit di lapangan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem bisnis yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Melalui berbagai langkah proaktif ini, BNI menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program pemerintah untuk memajukan UMKM sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penyaluran KUR. Komitmen ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus penyimpangan dan memastikan manfaat KUR dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.


