Chapnews.id – Kabar melegakan datang bagi jutaan pekerja di seluruh Indonesia. Pemerintah melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan langkah nyata untuk menjaga daya beli masyarakat melalui penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU). Program bantuan ini dijadwalkan akan mengalir kepada sekitar 13,3 juta pekerja pada kuartal keempat tahun 2026 mendatang.
Kepastian mengenai penyaluran bantuan ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri rapat koordinasi penting di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (30/9/2026). Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga pekerja di tengah dinamika pasar yang ada.
Dalam penjelasannya, Airlangga merinci mekanisme pemberian bantuan tersebut agar masyarakat dapat mempersiapkan diri. BSU ini tidak diberikan secara mencicil setiap bulan, melainkan akan disalurkan secara sekaligus dalam satu kali transaksi. Nominal yang akan diterima oleh setiap pekerja adalah sebesar Rp900.000.
"Pemerintah akan memberikan lagi bantuan subsidi upah. Bantuan ini diberikan satu kali untuk periode tiga bulan, dengan nilai Rp300.000 per bulannya," jelas Airlangga kepada awak media.
Dengan skema tersebut, bantuan yang ditujukan untuk periode Oktober hingga Desember 2026 ini akan langsung masuk ke rekening para penerima manfaat dalam jumlah utuh, yakni Rp900.000. Kebijakan penyaluran sekaligus ini diharapkan dapat memberikan dampak instan dalam meningkatkan konsumsi rumah tangga di akhir tahun.
Meskipun jumlah penerima manfaat yang diproyeksikan mencapai angka fantastis, yakni 13,3 juta orang, Airlangga belum memaparkan secara mendetail mengenai kriteria spesifik atau syarat teknis yang harus dipenuhi oleh para pekerja untuk mendapatkan bantuan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa program ini merupakan prioritas pemerintah untuk menyasar kelompok pekerja yang membutuhkan dukungan finansial tambahan.
Secara fiskal, program bantuan ini memerlukan dukungan dana yang sangat besar. Pemerintah diperkirakan harus menyiapkan anggaran hingga mendekati angka Rp12 triliun untuk memastikan seluruh target penerima mendapatkan haknya secara merata. Alokasi dana yang masif ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui penguatan sektor tenaga kerja.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat diharapkan tetap memantau informasi resmi dari kementerian terkait mengenai mekanisme pendaftaran atau pengecekan status penerima. Langkah antisipatif ini penting agar penyaluran dana subsidi upah nantinya dapat berjalan tepat sasaran dan minim kendala administratif. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap beban ekonomi pekerja di penghujung tahun 2026 dapat sedikit terangkat.
