Chapnews – Nasional – Situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali memprihatinkan. Data terbaru menunjukkan lonjakan signifikan titik panas atau hotspot, khususnya di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng), menjadikan kedua wilayah ini sebagai fokus utama penanganan karhutla secara nasional. Peningkatan drastis ini mengindikasikan ancaman serius di tengah puncak musim kemarau.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dalam pernyataan resminya pada Rabu (2/9), mengungkapkan kekhawatirannya. "Setelah sempat menunjukkan tren penurunan di enam provinsi prioritas, hari ini Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah justru kembali memperlihatkan peningkatan hotspot yang signifikan," ujarnya. Ia menegaskan bahwa Kalbar dan Kalteng kini menjadi prioritas utama penanganan.
Data Sistem Informasi Pemantauan Hutan dan Lahan (Sipongi) Kementerian Kehutanan per 1 September 2023 membeberkan angka yang mencemaskan. Di Kalbar, jumlah hotspot melonjak drastis dari 273 menjadi 859 titik. Sementara itu, Kalteng juga mengalami kenaikan dari 253 menjadi 623 titik. Provinsi lain seperti Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat kenaikan dari 20 menjadi 89 titik, Kalimantan Selatan (Kalsel) dari 22 menjadi 73 titik, dan Jambi dari 0 menjadi 4 titik. Hanya Riau yang masih bertahan di angka 0 hotspot.
Menyikapi kondisi ini, Raja Juli bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dijadwalkan bertolak ke Pontianak. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Gubernur, Kapolda, dan Pangdam. "Kami akan merapatkan barisan, melakukan evaluasi, dan merumuskan strategi mitigasi yang efektif," jelas Raja Juli. Ia menekankan pentingnya upaya kolektif untuk menekan kembali angka hotspot dan fire spot yang telah terverifikasi.
Peringatan keras juga disampaikan Raja Juli mengenai bulan September. "Ini adalah puncak El Nino, medan perjuangan sesungguhnya dalam penanganan karhutla ada di bulan ini," tegasnya, menggarisbawahi urgensi tindakan preventif dan responsif.
Di sisi lain, desakan datang dari aktivis lingkungan. Greenpeace Indonesia menyerukan agar penanganan korban asap karhutla gambut di Kalimantan dan Sumatera segera ditingkatkan menjadi status tanggap darurat bencana nasional. Peneliti Senior Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi, kepada chapnews.id pada Rabu (2/9), menyatakan, "Kesehatan, kebutuhan dasar, dan keselamatan penduduk harus terjamin. Status bencana nasional diperlukan untuk penanganan korban asap."
Sapta memaparkan, kabut asap akibat karhutla gambut telah menyelimuti hampir seluruh Pulau Kalimantan selama 19-28 hari, berdampak pada 23,4 juta jiwa. Di Sumatera, tiga provinsi merasakan dampak asap selama rata-rata 10 hari pada Agustus 2023, mempengaruhi sekitar 24,1 juta penduduk. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa kabut asap transboundary bahkan telah mencapai Filipina, menunjukkan skala dampak yang meluas. Sapta menekankan bahwa meskipun karhutla gambut itu sendiri bukan bencana, dampak asapnya sudah layak dianggap bencana nasional.
Menanggapi situasi yang kian mendesak, Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) telah mengeluarkan instruksi tegas kepada enam gubernur di Sumatera dan Kalimantan untuk memperketat upaya penanganan karhutla. Dampak dari karhutla yang terus berlanjut ini sangat merugikan, mulai dari risiko kesehatan seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), iritasi mata, hidung, dan tenggorokan bagi warga, hingga kerusakan lingkungan yang parah. Kabut asap tebal juga mengganggu jarak pandang, menghambat aktivitas transportasi darat, laut, dan udara.
Sebagai langkah penegakan hukum, KLHK juga telah menyegel 21 badan usaha yang diduga terlibat dalam insiden karhutla. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat merinci, perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di Kalimantan Barat (7), Sumatera Selatan (4), Kalimantan Selatan (4), Kalimantan Tengah (3), serta masing-masing satu di Kalimantan Timur, Lampung, dan Riau. Kondisi ini menjadi alarm bagi semua pihak untuk bertindak lebih cepat dan terkoordinasi demi melindungi masyarakat dan lingkungan dari ancaman karhutla yang semakin nyata.
