Chapnews – Nasional – Bupati Ketapang, Kalimantan Barat, Alexander Wilyo, mengambil langkah progresif dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) yang secara tegas meminta keterlibatan perusahaan dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebijakan ini mendesak agar perusahaan tidak hanya berfokus pada area operasional mereka, melainkan turut serta memadamkan api di luar wilayah konsesi, sebagai respons terhadap meluasnya bencana karhutla di musim kemarau ini.
SE Nomor 52 Tahun 2023, yang diterbitkan pada Sabtu (22/8), secara spesifik menargetkan perusahaan-perusahaan di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Alexander Wilyo menekankan bahwa perluasan cakupan tanggung jawab ini krusial untuk mempercepat penanganan karhutla yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi.
Dalam edaran tersebut, Bupati Alexander meminta seluruh perusahaan untuk mengerahkan sumber daya yang dimiliki secara maksimal. Ini mencakup personel pemadam kebakaran yang terlatih, mobil tangki air, pompa, selang, drone untuk pemantauan, sarana komunikasi, hingga kendaraan pendukung lainnya. Tak hanya itu, perusahaan juga diwajibkan untuk memastikan ketersediaan serta akses terhadap sumber air di wilayah operasional masing-masing, yang vital untuk mendukung operasi pemadaman darurat.
"Bantuan ini tidak terbatas pada wilayah operasional masing-masing, melainkan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Ketapang sesuai kebutuhan lapangan," tegas Alexander, Minggu (23/8) seperti dikutip dari chapnews.id. Ia menambahkan bahwa perusahaan memiliki potensi sumber daya yang sangat besar, mulai dari armada pemadam, personel terlatih, hingga peralatan pendukung, yang dapat menjadi tulang punggung dalam mempercepat respons terhadap kebakaran.
Alexander menekankan bahwa optimalisasi seluruh potensi yang dimiliki perusahaan adalah bentuk tanggung jawab bersama untuk melindungi masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Perketat Pengawasan dan Penegakan Hukum
Selain melibatkan sektor swasta, Alexander juga mendesak aparat penegak hukum (APH), yakni TNI dan Polri, untuk memperketat pengawasan di wilayah-wilayah rawan karhutla. Ia meminta peningkatan patroli dan memastikan setiap laporan titik api segera ditindaklanjuti. Penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan juga menjadi prioritas utama, sesuai dengan aturan yang berlaku.
Di sisi lain, pemerintah kecamatan dan desa diinstruksikan untuk memperkuat patroli dan deteksi dini. Camat, lurah, dan kepala desa harus memastikan wilayahnya dalam kondisi siaga, dengan setiap temuan titik api atau indikasi asap segera dilaporkan kepada BPBD Ketapang untuk penanganan sedini mungkin.
Masyarakat pun tak luput dari imbauan. Warga diminta untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Jika menemukan titik api, segera melapor dan tidak menghambat petugas saat melakukan pemadaman. Mengingat potensi kabut asap, warga juga diimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
"Penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Seluruh potensi yang dimiliki daerah harus dioptimalkan untuk menghadapi ancaman karhutla," pungkas Alexander.
Respons Nasional: Prabowo Turun Tangan
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data bahwa luas karhutla di Indonesia telah mencapai 72.798 hektare hingga akhir pekan lalu. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luasan karhutla terbesar, mencapai 38.310 hektare.
Melihat kondisi darurat ini, respons cepat datang dari puncak pemerintahan. Pada Minggu malam (23/8), Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta tiga kepala staf angkatan TNI, membahas penanganan karhutla dan penanggulangan pascagempa di NTT.
Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya melalui unggahan di akun @sekretariat.kabinet, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo membahas tindak lanjut instruksinya terkait dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah terdampak, khususnya melalui jalur udara. Beberapa di antaranya adalah penambahan 17 pesawat water bombing ke Kalimantan dan mobilisasi 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan untuk penanganan karhutla di Kalimantan.
Karhutla memang tengah melanda sejumlah wilayah di Indonesia, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatra, menuntut sinergi dari seluruh elemen bangsa untuk mengatasinya.
