Chapnews – Nasional – Indonesia Memanggil (IM57+) Institute mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tak berhenti pada penetapan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka korupsi. Lembaga yang dibentuk oleh puluhan mantan pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ini menantang KPK untuk menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan pihak-pihak lain di koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, dalam keterangan tertulis Selasa (24/12), menyatakan bahwa penetapan tersangka Hasto harus menjadi momentum bagi KPK untuk menunjukkan independensi dan profesionalisme. Menurutnya, kasus dugaan gratifikasi jet pribadi dan tambang di Maluku Utara menjadi contoh kasus strategis yang perlu segera dituntaskan. "Ini untuk membuktikan KPK mampu bekerja bebas dari intervensi," tegas Lakso.
Lakso menilai, proses hukum terhadap Hasto yang baru berjalan sekarang, setelah bertahun-tahun bergulir sejak Operasi Tangkap Tangan (OTT), menunjukkan adanya keseriusan pimpinan KPK saat ini. Namun, keseriusan tersebut harus dibarengi dengan penyelesaian tuntas berbagai kasus lain yang tak kalah penting.
IM57+ juga menyoroti laporan dugaan korupsi yang melibatkan keluarga mantan Presiden Joko Widodo, yakni Kaesang Pangarep dan Bobby Nasution. Meskipun KPK sebelumnya menyatakan kesulitan mengusut dugaan penerimaan fasilitas jet pribadi oleh Kaesang karena bukan penyelenggara negara, IM57+ mendesak KPK untuk tetap transparan dalam menangani laporan tersebut, termasuk dugaan korupsi terkait Blok Medan yang melibatkan Bobby Nasution. Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari KPK terkait perkembangan kedua kasus tersebut. PDIP sendiri saat ini berada di luar koalisi pemerintahan, sementara partai-partai koalisi yang memiliki kursi di DPR meliputi Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, PAN, PKS, dan NasDem. Hanya NasDem yang tak memiliki kader di kabinet Prabowo.
