Chapnews – Nasional – Pemerintah Indonesia secara serius memulai kajian mendalam terkait wacana pemotongan gaji para menteri dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Langkah ini dipertimbangkan sebagai upaya strategis penghematan anggaran negara di tengah eskalasi konflik yang memanas di kawasan Timur Tengah.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat ditemui di Kementerian Pertahanan, Jakarta, baru-baru ini, mengonfirmasi bahwa kajian tersebut tengah didetailkan secara saksama. Meskipun cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional diklaim dalam kondisi aman, Prasetyo menegaskan bahwa seluruh elemen bangsa harus menjadikan situasi ini sebagai momentum krusial untuk melakukan penghematan secara menyeluruh.
"Sedang kita detailkan kajiannya," ujar Prasetyo. Ia mencontohkan beberapa langkah penghematan yang bisa segera diimplementasikan, seperti pengurangan konsumsi BBM hingga optimalisasi penggunaan transportasi publik. "Nanti dimulai dari unsur pemerintah, kementerian, lembaga, kan banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM, misalnya bagaimana kita migrasi ke transportasi publik, bagaimana mengurangi atau membatasi pemakaian kendaraan dinas, plat merah itu. Jadi begitu-begitu, sedang kita finalkan," jelasnya.
Eskalasi konflik di Timur Tengah memanas menyusul ketegangan antara Israel-Amerika Serikat dan Iran. Salah satu dampak paling signifikan dari gejolak ini adalah ancaman penutupan Selat Hormuz, yang secara langsung memicu lonjakan drastis harga minyak mentah global. Kondisi ini telah mendorong beberapa negara untuk menerapkan kebijakan penghematan, seperti Filipina yang mempertimbangkan penerapan hari kerja menjadi empat hari. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah menyinggung opsi serupa, termasuk pengurangan gaji anggota kabinet dan DPR.
DPR Dorong Efisiensi Menyeluruh, Tak Sekadar Potong Gaji
Menanggapi gagasan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menyambut baik wacana pemotongan gaji pejabat negara, termasuk anggota DPR dan menteri kabinet, sebagai respons terhadap gejolak geopolitik. Namun, Arse menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh berhenti pada pemotongan gaji semata.
"Sebenarnya yang lebih menarik lagi itu, dalam keadaan seperti ini ya kita harus me-review semua," ujar Arse usai pelepasan peserta mudik di DPP Golkar. Ia mendorong agar semua program pemerintah dievaluasi secara komprehensif, dan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN harus dirasionalisasi demi memastikan lebih tepat sasaran di tengah ketidakpastian global.
"Tidak hanya pejabat negara atau anggota DPR, tapi semua. Tidak hanya gajinya, program juga. Kebijakan, program, kegiatan kementerian/lembaga yang semuanya didanai oleh APBN itu dalam keadaan seperti ini harus di-review semua," tegas Arse. "Artinya setuju, tidak hanya soal gaji tapi semua. Jadi rasionalisasi dan evaluasi harus dilaksanakan supaya makin efektif penggunaan APBN itu," imbuhnya, menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien di tengah krisis.
