Chapnews – Ekonomi – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil langkah signifikan dengan merevisi skema pemberian kuota impor Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta. Mulai tahun ini, jatah impor BBM akan diberikan dua kali setahun untuk periode enam bulan, sebuah perubahan drastis dari kebijakan sebelumnya yang hanya berlaku tiga bulanan. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan efisiensi dan fleksibilitas lebih bagi operator SPBU swasta dalam memenuhi kebutuhan pasar.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa penetapan periode enam bulan ini merupakan hasil evaluasi mendalam dari pengalaman tahun 2025. "Kami belajar dari tahun 2025. Ada masukan yang menyebutkan periode bulanan atau tiga bulanan kurang ideal dalam perencanaan. Oleh karena itu, tahun ini kami putuskan untuk menetapkan periode enam bulan," ujar Laode, seperti dikutip dari chapnews.id. Skema baru ini memungkinkan SPBU swasta untuk merencanakan kebutuhan impor mereka dengan lebih matang, tanpa perlu sering mengajukan permohonan.
Laode menambahkan, durasi enam bulan dipilih dengan pertimbangan matang untuk memantau dinamika konsumsi BBM di SPBU swasta secara lebih komprehensif. "Intinya, kenapa enam bulan? Kami punya waktu yang cukup untuk melihat bagaimana dinamika konsumsi berlangsung di lapangan. Selain itu, ini juga memberi mereka (SPBU swasta) waktu yang memadai untuk mengusulkan pembaharuan atau perpanjangan kuota berikutnya," jelasnya. Pemerintah juga akan mempertimbangkan penambahan kuota impor jika terjadi peningkatan kebutuhan yang signifikan di tengah periode yang berjalan.
Secara terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa kebijakan ini juga memiliki tujuan jangka panjang yang strategis. Pemberian kuota impor secara periodik diharapkan dapat mendorong SPBU swasta agar tidak terus-menerus bergantung pada impor. Sebaliknya, mereka diharapkan dapat beralih untuk melakukan pembelian BBM melalui PT Pertamina (Persero) di masa mendatang, seiring dengan peningkatan kapasitas domestik. Bahlil mengakui bahwa saat ini kapasitas produksi Pertamina masih belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi BBM di dalam negeri, sehingga impor masih menjadi opsi yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan.
