Chapnews.id – Pemerintah Indonesia bersiap mengambil langkah strategis dalam upaya menjaga ekosistem lahan basah dan mencegah bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah mengambil keputusan penting untuk membentuk kembali sebuah lembaga khusus yang akan fokus pada pelestarian lingkungan, yakni Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Keputusan besar ini terungkap dalam konferensi pers yang digelar usai pertemuan intensif antara pemerintah dengan 22 pakar lingkungan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (24/9). Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengonfirmasi bahwa pembentukan badan baru ini merupakan respons langsung dari Presiden untuk memperkuat tata kelola lahan gambut dan hutan mangrove di tanah air.
Menurut Raja Juli, BPGMN dirancang sebagai lembaga yang sangat teknis dan berbasis data. Badan ini nantinya akan diisi oleh jajaran ilmuwan serta para profesional yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Fokus utama dari lembaga ini adalah melakukan mitigasi bencana serta pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan agar fungsi ekologisnya tetap terjaga.
Menariknya, Raja Juli menekankan bahwa BPGMN memiliki perbedaan mendasar dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang pernah ada sebelumnya. Jika BRGM dibentuk pada tahun 2016 dan sempat dibubarkan pada akhir Desember 2024 lalu, BPGMN hadir dengan struktur yang lebih kuat dan mandiri.
Salah satu perbedaan paling signifikan terletak pada garis koordinasi dan besaran anggaran. Berbeda dengan BRGM yang berada di bawah naungan Kementerian Kehutanan, BPGMN akan berada langsung di bawah komando Presiden. Hal ini menunjukkan betapa krusialnya peran lembaga ini dalam agenda prioritas pemerintah. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai agar badan ini dapat bekerja secara optimal dan tidak terkendala masalah pendanaan dalam menjalankan program-programnya.
Langkah proaktif ini diambil sebagai evaluasi atas penanganan bencana tahun-tahun sebelumnya. Raja Juli menegaskan bahwa pemerintah ingin mengubah pola penanganan dari yang bersifat reaksioner menjadi preventif. Selama ini, penanganan seringkali baru dilakukan secara masif saat api sudah membara dan asap sudah menyelimuti berbagai wilayah.
"Upaya pencegahan jauh lebih efisien dan efektif dibandingkan tindakan reaksioner saat kebakaran hutan dan lahan sudah terjadi," ujar Raja Juli.
Dengan adanya BPGMN, pemerintah berharap siklus kebakaran hutan yang terjadi secara berulang setiap tahun dapat ditekan seminimal mungkin. Kehadiran para pakar di dalam badan ini diharapkan mampu memberikan solusi berbasis sains untuk menjaga stabilitas ekosistem gambut dan mangrove, yang selama ini menjadi benteng pertahanan alami Indonesia terhadap perubahan iklim dan ancaman kebakaran. Melalui struktur yang lebih kuat dan dukungan langsung dari Presiden, BPGMN diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian alam Indonesia.
