Chapnews.id – Polemik mengenai keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memanas di kancah politik nasional. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, melontarkan kritik tajam yang menyoroti dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap posisi Gibran dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Hasto, persoalan hukum ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan beban moral dan politik yang serius bagi kepemimpinan nasional.
Dalam keterangannya di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Hasto menegaskan bahwa putusan MK terkait syarat pendidikan tersebut telah mencederai legitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden. Ia menilai, kondisi ini akan menjadi beban berat bagi Presiden Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan selama masa jabatannya. Hasto mengisyaratkan bahwa fondasi kepercayaan publik terhadap pasangan pemimpin ini bisa goyah akibat polemik hukum yang belum usai tersebut.
Tak hanya menyoroti masalah legitimasi, Hasto juga mendesak pemerintah untuk melakukan otokritik secara menyeluruh. Ia mengingatkan bahwa janji-janji kampanye yang telah disampaikan kepada rakyat, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga penegakan supremasi hukum, harus segera dibuktikan realisasinya. Menurutnya, pemerintah tidak boleh terlena dan harus tetap fokus pada isu-isu krusial seperti pemberantasan korupsi, penanganan bencana alam, hingga persoalan kebakaran hutan yang kerap menjadi perhatian publik.
Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan bahwa PDIP telah menerima surat pernyataan bersama dari sejumlah guru besar yang menindaklanjuti putusan MK tersebut. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa kritik terhadap pemerintah tidak hanya datang dari kalangan politisi, tetapi juga dari kalangan akademisi. Ia memperingatkan agar pemerintah tidak menutup mata terhadap gelombang kritik yang ada.
Hasto bahkan memberikan peringatan keras dengan mengambil pelajaran dari situasi sosial di Prancis. Ia menyebutkan bahwa pengabaian terhadap suara rakyat dapat memicu gelombang ketidakpuasan yang masif dan berujung pada gejolak sosial. "Kita harus belajar dari apa yang terjadi di Prancis, ketika respons pemerintah dirasakan mengabaikan suara rakyat, hal itu bisa menciptakan gelombang ketidakpuasan," tegasnya.
Di sisi lain, pihak pemerintah melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, memberikan pembelaan. Syahganda menyatakan bahwa putusan MK terkait dokumen pendidikan Gibran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan pemakzulan atau impeachment. Ia menegaskan bahwa sebagai lembaga eksekutif, pemerintah sangat menghormati putusan Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yudikatif.
Meskipun dinamika politik terus berkembang, pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini, baik dari sisi hukum maupun politik, guna memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga di tengah kritik yang terus mengalir. Melansir laporan dari chapnews.id, perseteruan narasi antara legitimasi hukum dan tuntutan moral ini diprediksi akan terus mewarnai perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.
