Ads - After Header

Menteri Raja Juli Tolak Amplop Bupati Kuansing, Ada Apa?

Ahmad Dewatara

Chapnews – Nasional – Jakarta – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni secara transparan membeberkan kronologi pengembalian amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, di kantornya. Pengungkapan ini menarik perhatian publik lantaran terjadi sekitar 17 hari sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Suhardiman pada akhir Juni lalu.

Raja Juli menjelaskan, pertemuan audiensi dengan Bupati Kuansing berlangsung pada Selasa, 2 Juni, di Kantor Kementerian Kehutanan. Ia menekankan bahwa audiensi tersebut diselenggarakan secara resmi dan terbuka, diawali dengan surat permohonan dari pemerintah daerah, dipublikasikan melalui media sosial kementerian, serta dilengkapi dengan daftar hadir dan notulensi yang siap diserahkan kepada KPK jika diperlukan.

Menteri Raja Juli Tolak Amplop Bupati Kuansing, Ada Apa?
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Usai pertemuan, Raja Juli mengaku baru menyadari adanya sebuah amplop tertutup yang ditinggalkan oleh Bupati Kuansing. Tanpa mengetahui isinya, ia segera memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut. "Saya tidak tahu isinya apa, tetapi saya merasa tidak memiliki hak atas amplop tersebut. Oleh karena itu, saya meminta ajudan saya untuk mengembalikannya," ujar Raja Juli dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/7), yang diterima chapnews.id.

Proses pengembalian amplop sempat tertunda karena penyesuaian jadwal kedinasan. Namun, untuk memastikan prosedur yang benar, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan menerbitkan surat tugas resmi. Koordinasi juga dilakukan dengan Kapolda Riau untuk memfasilitasi pertemuan. Amplop itu akhirnya diserahkan langsung kepada Bupati Kuansing pada 12 Juni di Polres Kuantan Singingi. Seluruh proses pengembalian ini didokumentasikan dengan baik dan dilengkapi tanda terima bermeterai, menegaskan transparansi dan akuntabilitas.

Raja Juli juga dengan tegas menepis dugaan adanya keterkaitan dirinya dengan pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi. Ia memastikan bahwa hingga saat ini, dirinya tidak pernah menerbitkan satu pun surat keputusan (SK) pelepasan kawasan hutan di wilayah tersebut. "Tidak ada sejengkal kawasan hutan pun di Kuantan Singingi yang ada dalam otoritas saya, saya keluarkan jadi APL (Area Penggunaan Lainnya)," tegasnya.

Menteri Raja Juli menegaskan komitmen penuh Kementerian Kehutanan dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Ia menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dan kooperatif dengan KPK, terutama setelah Bupati Kuansing terjerat OTT. "Kami akan membantu KPK, akan kooperatif, dan termasuk pertemuan pagi hari ini adalah inisiatif saya pribadi sebagai itikad baik saya untuk membantu proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Suhardiman Amby sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap jabatan dan atau penerimaan gratifikasi terkait pelepasan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Kasus ini terungkap melalui OTT yang dilaksanakan pada 29 Juni. KPK menyatakan akan mendalami pertemuan antara Suhardiman dan Raja Juli Antoni pada 2 Juni.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, pada Rabu (1/7), mengonfirmasi bahwa pertemuan pada 2 Juni memang telah disampaikan oleh berbagai pihak, termasuk bupati. "Apakah nanti akan dilakukan pemanggilan (pihak terkait), itu akan didalami oleh tim penyidik," kata Taufik, mengindikasikan bahwa penyelidikan masih terus berjalan.

Also Read

Bagikan:

Ahmad Dewatara

kontributor di ChapNews yang berfokus pada liputan dan analisis Olahraga. Ia secara rutin menyajikan berita terkini, ulasan pertandingan, dan spekulasi transfer di dunia sepak bola global maupun nasional, memberikan pandangan yang tajam bagi para penggemar olahraga.

Tags

Tinggalkan komentar

Ads - Before Footer