Chapnews – Ekonomi – Pemerintah Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada tantangan serius terkait stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Ancaman kenaikan harga BBM mencuat di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik, berpotensi besar memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga melampaui batas aman yang ditetapkan undang-undang. Opsi penyesuaian harga BBM subsidi disebut-sebut bisa menjadi kenyataan jika harga minyak global menembus angka USD 92 per barel.
Kekhawatiran ini diungkapkan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, jika harga minyak dunia mencapai rata-rata USD 92 per barel dan pemerintah tidak segera mengambil tindakan mitigasi, defisit APBN bisa melonjak signifikan, diperkirakan mencapai 3,6 hingga 3,7 persen dari Produk Domestif Bruto (PDB). Angka ini jauh di atas ambang batas 3 persen yang menjadi patokan fiskal nasional, memicu pemerintah untuk menyusun berbagai skenario penyelamatan anggaran.
Untuk mengantisipasi skenario terburuk dan menjaga defisit tetap di bawah ambang batas 3 persen, Kementerian Keuangan telah menyiapkan sejumlah strategi fiskal. Purbaya menjelaskan, salah satu langkah awal adalah menunda atau meninjau kembali proyek-proyek serta pengadaan barang yang dianggap belum mendesak. Prioritas belanja negara akan difokuskan pada program-program yang memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk realokasi dana dari proyek fisik yang belum krusial ke sektor subsidi energi, serta memastikan bantuan sosial tetap berjalan tanpa hambatan meskipun ada tekanan fiskal.
Meskipun demikian, Purbaya menegaskan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi tetap menjadi opsi terakhir yang akan dipertimbangkan. "Kalau memang anggarannya tidak kuat sekali, tidak ada jalan lain, ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM kalau memang [tidak ada pilihan lain]," ujarnya, seperti dikutip dari chapnews.id. Pemerintah berupaya keras agar defisit anggaran tetap terkendali melalui berbagai upaya efisiensi dan realokasi. Namun, jika ruang fiskal benar-benar terbatas dan tekanan harga minyak global tak terbendung, berbagi beban dengan masyarakat melalui penyesuaian harga BBM menjadi pilihan yang sulit namun mungkin tak terhindarkan demi menjaga keberlanjutan fiskal negara.
