Chapnews – Nasional – Ketua MPR untuk Papua, Yorrys Raweyai, melontarkan kecaman keras terhadap lambannya penanganan peredaran minuman beralkohol (minol) ilegal di Manokwari, Ibu Kota Provinsi Papua Barat. Menurutnya, penanganan yang dilakukan selama ini dinilai setengah hati dan tidak serius. Pernyataan tegas ini disampaikan Yorrys melalui keterangan tertulis pada Sabtu (13/9).
Yorrys mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Manokwari telah lama menyuarakan keprihatinan atas maraknya peredaran minol ilegal. Laporan resmi yang disampaikan ke MPR untuk Papua pada pertengahan 2025 menyebutkan setidaknya terdapat 53 titik penjualan dan peredaran minol ilegal di wilayah tersebut. Minol yang beredar pun beragam, mulai dari yang tidak berizin, hingga minuman olahan dan oplosan yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Lebih memprihatinkan lagi, peredaran minol ilegal ini telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa tindakan tegas.
"Bupati Manokwari telah meminta kepolisian untuk mengusut dan memberantas transaksi ilegal ini," tegas Yorrys. Namun, hingga kini belum ada tindakan nyata dari pihak kepolisian. Ketidakseriusan ini, menurut Yorrys, sangat disayangkan, apalagi laporan tersebut datang bukan dari masyarakat biasa, melainkan dari sesama unsur pimpinan daerah.
Yorrys mendesak aparat kepolisian untuk lebih serius menangani masalah ini dan memberikan solusi konkret. Ia berharap Musyawarah Pemerintahan Daerah (Muspida) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersinergi untuk menindaklanjuti keresahan masyarakat. Ia juga mengapresiasi inisiatif Pemda Manokwari dalam merancang Peraturan Daerah (Perda) Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. "Perda ini harus didukung penuh oleh pihak kepolisian," tambahnya.
Senada dengan Yorrys, Sekretaris MPR untuk Papua, Filep Wamafma, berharap Perda tersebut dapat menjadi instrumen regulatif yang efektif. Namun, ia menekankan pentingnya pembahasan yang terbuka dan transparan agar Perda tersebut menghasilkan aturan yang riil dan konkret, serta menghindari tafsir yang beragam di kemudian hari. "Perda Minol Manokwari harus dibahas secara terbuka agar mampu memberi solusi yang tepat," pungkas Filep.
