Chapnews.id – Situasi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, mendadak mencekam setelah aksi unjuk rasa yang awalnya berjalan damai berakhir dengan tindakan anarkis. Kantor PT Pos Indonesia Cabang Sungguminasa menjadi sasaran amuk massa yang merasa kecewa atas permasalahan surat penting dari Mahkamah Agung (MA) yang diduga salah alamat. Akibat insiden ini, fasilitas kantor mengalami kerusakan serius, terutama pada bagian pintu kaca yang hancur setelah massa mencoba menerobos masuk.
Pihak kepolisian bergerak cepat merespons kericuhan tersebut. Kapolresta Gowa, Kombes Pol Muh Yusuf, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengamankan sejumlah orang yang diduga kuat sebagai aktor di balik perusakan fasilitas negara tersebut. Hingga saat ini, tiga orang telah resmi ditangkap untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
"Iya benar, sementara ini ada tiga orang yang kami amankan," ujar Kombes Pol Muh Yusuf saat memberikan keterangan kepada media, Kamis (10/10). Namun, polisi menegaskan bahwa proses hukum belum berakhir. Pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lain yang identitasnya sudah berhasil diidentifikasi melalui rekaman maupun keterangan saksi di lapangan.
Ketegangan ini bermula dari aksi massa pada Rabu (7/10) yang menuntut kejelasan terkait surat pemanggilan dari Mahkamah Agung untuk Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang. Massa sempat diadang oleh petugas kepolisian saat mencoba menemui pimpinan PT Pos Indonesia Cabang Sungguminasa. Bentrokan fisik berupa aksi saling dorong pun tak terhindarkan, yang kemudian memicu kericuhan hingga merusak aset kantor pos.
Persoalan utama yang memicu kemarahan publik sebenarnya berakar dari masalah distribusi dokumen negara. Sebelumnya, muncul isu bahwa surat penting dari MA tersebut "nyasar" atau salah alamat ke Pengadilan Agama Sungguminasa. Namun, pihak PT Pos Indonesia memberikan klarifikasi yang berbeda. Berdasarkan investigasi internal, surat tersebut sebenarnya tidak salah alamat, melainkan tertahan oleh oknum kurir mitra.
Sri Endarti Halim, Senior Manajer Kesekretariatan dan Hukum PT Pos Indonesia Regional VI Makassar, menjelaskan bahwa dokumen tersebut tidak pernah sampai ke tujuan karena ditahan oleh oknum kurir. "Dokumen tersebut ternyata ditahan oleh seorang oknum kurir mitra dan tidak diantarkan ke alamat tujuan dengan alasan yang hingga kini belum jelas," ungkapnya.
Menanggapi kegaduhan ini, PT Pos Indonesia telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Mahkamah Agung, Bupati Gowa, serta Pengadilan Agama Sungguminasa. Perusahaan menegaskan tidak akan menoleransi tindakan oknum yang melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP). Sebagai langkah tegas, perusahaan telah menonaktifkan oknum kurir mitra yang terlibat guna mempermudah proses investigasi menyeluruh terhadap seluruh kiriman yang sebelumnya ditangani oleh oknum tersebut. Pihak Pos Indonesia juga menyatakan siap bersikap kooperatif terhadap segala proses hukum yang berjalan.
