Chapnews – Nasional – Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) melontarkan kritik pedas terhadap keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang tiba-tiba membatalkan mutasi sejumlah perwira tinggi TNI. Keputusan yang terkesan mendadak ini, menurut Co-Founder ISDS Dwi Sasongko, tak hanya menunjukkan kelemahan perencanaan dan pengambilan keputusan di tubuh TNI, tetapi juga mengisyaratkan adanya potensi masalah sistemik dalam tata kelola internal.
Sasongko, dalam keterangan tertulisnya Sabtu (3/5), menyatakan mutasi di lingkungan TNI seharusnya merupakan hasil proses yang matang, berlandaskan evaluasi kinerja, kebutuhan organisasi, dan pertimbangan strategis jangka panjang. "Ralat keputusan penting dalam waktu sesingkat itu menimbulkan kesan terburu-buru, kurang transparan, bahkan dipengaruhi kepentingan di luar institusi. Ini berpotensi merusak kredibilitas TNI," tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan yang berubah-ubah berdampak negatif terhadap moral prajurit. Ketidakpastian penempatan jabatan dapat menurunkan motivasi dan memicu spekulasi. "Dalam konteks reformasi militer dan profesionalisme TNI, ini kemunduran serius yang perlu mendapat perhatian," ujarnya.
Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, ISDS merekomendasikan beberapa langkah. Pertama, penguatan sistem perencanaan dan evaluasi pengembangan sumber daya manusia (SDM) TNI dengan sistem yang terstruktur dan berbasis meritokrasi. Kedua, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan mutasi, termasuk komunikasi terbuka kepada publik. Ketiga, meningkatkan independensi TNI dari pengaruh politik. "Keputusan Panglima harus mencerminkan kepentingan organisasi, bukan kepentingan personal atau kelompok," tegas Sasongko.
Lebih lanjut, ISDS menyarankan pembangunan budaya institusi yang konsisten dan profesional, serta penguatan mekanisme koreksi internal yang independen dan objektif. Sebelumnya, Jenderal Agus Subiyanto membatalkan mutasi 7 dari 237 perwira tinggi melalui Keputusan 554a/IV/2025 yang dikeluarkan pada 30 April, merevisi Keputusan 554/29 April 2025. Salah satu mutasi yang dibatalkan adalah Letjen Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I dan Laksda TNI Krisno Utama sebagai Panglima Komando Armada III.
