Chapnews.id – Dunia industri rokok elektrik di Indonesia tengah berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 mengenai hukum penggunaan rokok elektrik (REL) atau yang lebih akrab disebut vape, memicu gelombang kekhawatiran dari berbagai lapisan pelaku usaha. Kebijakan ini tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum agama, tetapi juga dianggap sebagai ancaman serius bagi stabilitas ekonomi sektor terkait.
Menanggapi situasi tersebut, dua organisasi besar yang mewakili kepentingan sektor ini, yakni Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo) dan Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (Apvindo), menyatakan langkah tegas untuk melakukan langkah diplomasi. Kedua asosiasi tersebut berencana mengajukan permohonan audiensi resmi kepada MUI guna membuka ruang diskusi yang lebih mendalam mengenai dampak luas dari fatwa tersebut.
Ketua Arvindo, Fachmi Kurnia Firmansyah, menegaskan bahwa pihaknya sangat menghormati otoritas yang dimiliki oleh MUI dalam menetapkan sebuah fatwa. Ia mengakui bahwa keputusan tersebut tentu lahir dari berbagai pertimbangan matang, mulai dari aspek kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan, hingga upaya preventif terhadap penyalahgunaan zat terlarang dan narkotika.
Namun, Fachmi menekankan bahwa ada satu dimensi penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pembahasan ini, yaitu dimensi sosial ekonomi. Menurutnya, industri vape bukan sekadar tentang tren penggunaan produk, melainkan sebuah ekosistem ekonomi yang sangat kompleks. Di dalamnya terdapat rantai pasok yang panjang, mulai dari produsen, distributor, pemilik toko ritel, hingga tenaga kerja di sektor pendukung lainnya.
"Persoalan ini bukan hanya soal masa depan sebuah produk atau industri semata. Ini adalah tentang bagaimana mempertahankan lapangan pekerjaan, menjamin nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, serta memastikan keberlangsungan hidup banyak orang yang bergantung pada sektor ini," ungkap Fachmi saat memberikan keterangan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Melalui rencana audiensi tersebut, Arvindo dan Apvindo ingin menyampaikan realitas di lapangan secara langsung kepada para ulama. Mereka berharap MUI dapat memahami kondisi riil yang dihadapi oleh para pelaku usaha dan pekerja agar kebijakan yang diambil tidak hanya melihat dari satu sisi saja.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Apvindo, Enggar Dwi Pambudi, menambahkan bahwa dialog dua arah sangat krusial untuk dilakukan. Menurutnya, pembahasan mengenai fatwa ini harus mampu menyeimbangkan antara nilai-nilai keagamaan dengan realitas ekonomi masyarakat. Banyak warga yang kini menggantungkan penghasilan hidupnya dari sektor rokok elektrik, sehingga dampak dari fatwa ini bisa sangat terasa pada kesejahteraan mereka.
Langkah audiensi ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi agar suara para pekerja dan pengusaha dapat didengar, sehingga solusi yang diambil nantinya dapat meminimalisir dampak sosial yang mungkin timbul. Melansir informasi dari chapnews.id, para pelaku industri menegaskan bahwa mereka tidak berniat melakukan konfrontasi, melainkan hanya mencari ruang dialog yang konstruktif.
