Chapnews – Nasional – Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI, Hanif Faisol Nurofiq, secara terang-terangan mengakui bahwa penanganan sampah di laut merupakan pekerjaan rumah yang sangat mahal dan rumit. Kondisi geografis Indonesia yang luas dengan ribuan pulau menjadi salah satu faktor utama yang mempersulit upaya pembersihan sampah di perairan.
Hanif menjelaskan, begitu sampah sudah mencemari laut, penanganannya menjadi tidak efisien dan berbiaya tinggi. Salah satu alasannya adalah kandungan garam pada sampah laut yang membuatnya tidak bisa diolah melalui insinerator, karena berpotensi menghasilkan dioksidifuran, zat berbahaya saat dibakar. "Kalau sudah di laut, ini urusannya jadi mahal dan tidak karu-karuan," ujar Hanif saat berada di Makassar pada Minggu (5/4), seperti dikutip dari Antara.
Persoalan sampah di laut, menurut Hanif, sebenarnya berakar dari belum optimalnya pengelolaan sampah di daratan. Data nasional menunjukkan, baru sekitar 25 persen sampah yang berhasil diolah. Sementara itu, 60 persen sampah berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Ini berarti, masih ada sekitar 40 persen sampah di daratan yang tidak terkelola dengan baik dan akhirnya hanyut ke laut melalui aliran sungai, memperparah kondisi perairan kita.
Presiden Joko Widodo telah menargetkan agar persoalan sampah di darat dapat tuntas pada tahun 2029. Dengan capaian pengolahan sampah nasional yang baru 25 persen, Hanif menekankan bahwa masih ada 75 persen target yang harus dikejar dalam beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, prioritas kementerian saat ini adalah fokus pada penanganan sampah di darat sebelum beralih ke laut.
Meskipun demikian, Hanif mengakui bahwa penanganan sampah di laut dan kepulauan adalah tugas besar yang belum sepenuhnya terselesaikan oleh kementeriannya. Ia menegaskan, ini adalah pekerjaan rumah bersama yang membutuhkan sinergi dari seluruh elemen pemerintah, baik pusat maupun daerah. "Sampah laut ini tidak bisa hanya dibebankan kepada bapak gubernur maupun bupati/wali kota," tegas Hanif.
Sebagai contoh, di Bali, Kementerian Lingkungan Hidup telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri, untuk melakukan operasi pembersihan sampah laut secara rutin setiap September hingga Februari. Selain itu, pemerintah juga sedang merancang dan memperkuat sinergi untuk penanganan sampah laut secara lebih komprehensif. "Kita sebenarnya sudah punya tim nasional penanganan sampah laut, namun luasnya perairan kita memerlukan dukungan serius dari para gubernur," tutup Hanif, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam upaya menjaga kebersihan laut Indonesia.
