Chapnews – Nasional – Para kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) berencana menggelar pertemuan lanjutan untuk mendamaikan kubu-kubu yang berseteru di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, KH Oing Abdul Muid atau Gus Muid.
Gus Muid menyatakan bahwa forum musyawarah sesepuh NU telah sepakat bahwa pertemuan sebelumnya hanyalah awal dari serangkaian pertemuan yang akan melibatkan lebih banyak tokoh sepuh NU. Pertemuan awal yang dihadiri 10 kiai secara langsung dan daring di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, telah menghasilkan seruan kepada pimpinan PBNU untuk segera melakukan islah.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, para kiai sepuh NU akan kembali berkumpul dalam waktu dekat. Gus Muid belum memberikan rincian mengenai waktu dan tempat pertemuan, namun ia memastikan bahwa proses untuk mewujudkan islah akan segera dimulai.
Sebelumnya, forum musyawarah sesepuh NU telah dibentuk atas inisiatif KH Anwar Manshur (Lirboyo) dan KH Nurul Huda Djazuli (Ploso) untuk membahas konflik internal PBNU. Forum ini menyerukan kepada semua pihak yang terlibat konflik untuk menahan diri dan menghentikan pernyataan-pernyataan di media massa.
Konflik di internal PBNU mencuat setelah beredarnya dokumen risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang meminta Yahya Cholil Staquf mundur dari posisi Ketua Umum PBNU. Beberapa alasan pemakzulan tersebut antara lain dugaan keterkaitan Yahya dengan jaringan zionisme internasional dan pelanggaran tata kelola keuangan PBNU.
Menanggapi hal tersebut, Gus Yahya melawan dan menyatakan bahwa dirinya masih berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Ia bahkan mencopot Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, serta mencopot Gudfan Arif dari posisi Bendahara Umum PBNU.
Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar kemudian menyatakan bahwa Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025. Miftachul juga mengumumkan rencana penyelenggaraan muktamar dalam waktu dekat dan pembentukan tim pencari fakta untuk menginvestigasi isu-isu yang berkembang di tengah polemik ini. Tim pencari fakta tersebut akan dipimpin oleh dua Wakil Rais Aam PBNU, yakni KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir.



