Chapnews – Nasional – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen kuatnya untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan ini tidak hanya datang dari pusat, tetapi juga diperkuat dengan kesiapan seluruh kepala daerah se-Tanah Papua, yang secara kompak menyatakan dukungan penuh dalam pertemuan penting di Gedung Negara Papua, Kota Jayapura, Senin (22/6). Langkah ini diharapkan menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi yang lebih terarah di wilayah paling timur Indonesia tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian secara khusus meminta dukungan dari semua pihak, terutama di "Papua Raya", untuk menyukseskan Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). "Saya mohon dengan hormat kita dukung Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS di Indonesia, khususnya di Papua Raya," ujar Tito, menekankan manfaat besar program ini bagi daerah dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan ini akan mencakup berbagai aktivitas ekonomi serta kondisi sosial ekonomi keluarga/rumah tangga di Tanah Air, memberikan gambaran komprehensif tentang struktur ekonomi nasional. "Oleh sebab itu, kami dari BPS memohon dukungan dari Bapak Mendagri dan juga Bapak/Ibu Kepala Daerah, terutama di Tanah Papua untuk kita bisa bersama-sama, untuk kita menyukseskan Sensus Ekonomi 2026," pinta Amalia.
Respons positif datang dari para pemimpin daerah di Tanah Papua. Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, semuanya menyatakan kesiapan mereka untuk menyukseskan agenda nasional ini. "Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami siap mendukung Sensus Ekonomi tahun 2026," tegas Ahmad Nausrau, mewakili semangat kolaborasi yang kuat di antara pemerintah daerah.
Komitmen Mendagri Tito ini bukan yang pertama. Sebelumnya, ia telah mengajak kepala daerah di berbagai kesempatan untuk mendukung Sensus Ekonomi 2026, yang puncaknya diwujudkan melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Kepala BPS pada Senin (15/6). Melalui SEB ini, pemerintah berharap dapat memperoleh data ekonomi yang akurat dan komprehensif, yang selanjutnya akan menjadi landasan vital dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Tanah Papua.
Pertemuan penting ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya Kemendagri, serta pejabat dari BPS dan Provinsi Papua, menandakan keseriusan semua pihak dalam menyukseskan agenda nasional ini. Data yang terkumpul dari Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu memberikan gambaran utuh kondisi ekonomi, khususnya di Tanah Papua, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
