Chapnews – Ekonomi – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait baru-baru ini melakukan peninjauan lokasi potensial untuk pembangunan rumah susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Depok, Jawa Barat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi defisit perumahan yang kian mendesak.
Lahan yang menjadi fokus peninjauan memiliki total luas sekitar 45,06 hektare. Area ini terbagi atas dua kepemilikan: 30,086 hektare milik Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi), dengan sekitar 24,707 hektare di antaranya masih berupa lahan kosong yang siap dikembangkan. Sementara itu, lahan milik Radio Republik Indonesia (RRI) seluas 14,97 hektare juga memiliki potensi besar dengan 9,62 hektare yang belum terbangun. Saat ini, sebagian dari lahan tersebut masih dihuni oleh sekitar 218 Kepala Keluarga (KK).
Keunggulan lain dari lokasi ini adalah aksesibilitasnya yang strategis. Kawasan tersebut hanya berjarak sekitar 5,2 kilometer dari Stasiun Depok Baru dan 5 kilometer dari Terminal Depok Margonda, memudahkan mobilitas calon penghuni. Fasilitas publik pendukung juga melimpah di sekitarnya, meliputi pasar, pusat layanan kesehatan, tempat ibadah, hingga berbagai jenjang sekolah dari SD sampai SMA.
Menteri Maruarar Sirait menegaskan bahwa proyek pembangunan rusun di area ini memiliki potensi besar sebagai solusi konkret untuk mengatasi angka backlog perumahan di Kota Depok. Angka backlog ini terus membengkak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang pesat dan keterbatasan lahan yang semakin terasa.
Untuk memastikan hunian ini terjangkau, pemerintah berkomitmen menyiapkan skema pembiayaan yang sangat meringankan masyarakat. Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), calon penghuni dapat menikmati tenor kredit hingga 30 tahun, uang muka (DP) sekitar 1 persen, serta cicilan bulanan yang sangat terjangkau. Tak hanya itu, pemerintah juga akan menyediakan dukungan tarif sosial untuk kebutuhan dasar seperti listrik dan air, guna menjaga agar beban finansial masyarakat tetap ringan.
"Pembangunan rumah susun di kawasan ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi backlog perumahan di Kota Depok," ungkap Maruarar dalam keterangan resmi yang diterima chapnews.id pada Minggu (8/3/2026).
