Chapnews – Nasional – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang menyerahkan kasus dugaan politik uang menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 ke pihak kepolisian. Langkah tegas ini diambil setelah penyelidikan mendalam terhadap laporan dugaan praktik tersebut.
Anggota Bawaslu Kabupaten Serang, Abdul Holid, mengungkapkan bahwa dari empat kecamatan yang diselidiki, dua di antaranya terbukti memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu. Kecamatan Cikande, dengan tiga terduga pelaku, dan Kecamatan Tunjung Teja, dengan dua terduga pelaku, menjadi fokus utama. "Dugaan politik uang di Cikande dan Tunjung Teja memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan, sehingga dilimpahkan ke kepolisian untuk diproses hukum," tegas Holid di Serang, Minggu (4/5).
Berbeda dengan dua kecamatan lainnya, Ciruas dan Cikeusal, yang kasus dugaan politik uangnya tidak memenuhi unsur pelanggaran Pasal 187A ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Oleh karena itu, penyelidikan di kedua kecamatan tersebut dihentikan.
Proses penyelidikan bermula pada 18 April 2025, setelah Bawaslu menerima informasi awal mengenai dugaan praktik politik uang di enam kecamatan. Setelah melakukan klarifikasi terhadap 12 orang terduga pelaku, Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) yang terdiri dari kepolisian dan kejaksaan, hanya meregister 10 kasus. Dua kasus dari Kecamatan Gunung Sari dan Kopo dinyatakan tidak memenuhi syarat secara formil dan materiil.
Dari sepuluh kasus yang diregister, dua berasal dari Cikeusal, tiga dari Ciruas, tiga dari Cikande, dan dua dari Tunjung Teja. Kini, kepolisian akan menindaklanjuti kasus-kasus tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Langkah Bawaslu ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan memastikan Pilkada Serang berlangsung bersih dan demokratis.
