Chapnews.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi telah meluncurkan lembaga baru yang strategis untuk memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat. Lembaga tersebut adalah Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Langkah besar ini diambil sebagai upaya pemerintah dalam memastikan setiap lapisan masyarakat dapat merasakan dampak nyata dari pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan keuangan yang lebih sehat dan terencana.
Peresmian dewan ini dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo di tengah berlangsungnya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026. Acara yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026) tersebut menjadi momentum penting bagi arah kebijakan ekonomi nasional di bawah kepemimpinannya.
Dalam pidato resminya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pembentukan lembaga ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Presiden menyatakan bahwa Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan kini resmi berdiri sebagai bagian dari struktur penguatan ekonomi nasional.
"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan," ujar Presiden di hadapan para peserta Rakornas.
Menariknya, pembentukan dewan ini bukan sekadar penambahan lembaga baru, melainkan sebuah transformasi fundamental dari lembaga yang sudah ada sebelumnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa dewan ini merupakan hasil evolusi dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Perubahan status ini telah dikukuhkan melalui payung hukum yang kuat, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2026.
Airlangga mengungkapkan bahwa perubahan nama ini membawa misi yang jauh lebih dalam dan luas. Jika sebelumnya fokus utama lembaga ini hanyalah pada aspek inklusi keuangan—yakni mendorong masyarakat agar memiliki akses ke layanan perbankan atau memiliki rekening bank—kini fokusnya telah bergeser secara signifikan.
"Orientasinya berubah. Kalau sebelumnya hanya fokus pada inklusi atau keterlibatan masyarakat dalam memiliki rekening, Bapak Presiden telah mengubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga," jelas Airlangga.
Pergeseran paradigma ini menandakan bahwa pemerintah tidak lagi hanya ingin masyarakat "sekadar punya rekening", tetapi ingin memastikan masyarakat memiliki literasi dan kemampuan untuk mengelola keuangan demi meningkatkan taraf hidup keluarga secara berkelanjutan. Dengan fokus pada kesejahteraan, dewan ini diharapkan mampu merancang program-program yang lebih menyentuh kebutuhan riil rumah tangga di seluruh pelosok Indonesia.
Langkah ini diprediksi akan menjadi tonggak baru dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi akar rumput. Melalui Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang tidak hanya inklusif secara akses, tetapi juga mampu memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi setiap keluarga di Indonesia.
