Chapnews – Ekonomi – Pemerintah mengambil langkah tegas dalam memastikan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 1.030 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam program tersebut telah dihentikan sementara operasionalnya (disuspend). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk membenahi standar layanan, kebersihan, dan keamanan pangan demi keberhasilan program yang vital ini, sebagaimana dilaporkan pada Jumat (20/3/2026).
Presiden Prabowo Subianto secara langsung menanggapi penangguhan ini, menegaskan bahwa tindakan tersebut bukanlah penghentian program, melainkan fase krusial dalam evaluasi dan perbaikan. "Saya langsung cek, panggil kepala BGN, dan saya terus melakukan cross-check," ujar Prabowo saat berinteraksi dengan awak media dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengabaikan masukan dan kritik yang muncul di lapangan, justru menjadikannya fondasi untuk peningkatan kualitas program yang menyangkut masa depan generasi bangsa.
Prabowo mengungkapkan bahwa ia telah mengirim tim khusus untuk melakukan pengecekan mendalam terhadap pelaksanaan program di berbagai lokasi. "Kalau tidak salah, dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari seribu," tegasnya, menyoroti komitmen pemerintah untuk tidak berkompromi dengan standar. Penindakan keras diterapkan bagi dapur yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
Lebih lanjut, Presiden menyoroti peran Ibu Nanik, wakil kepala yang dikenal sangat tegas dan rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur-dapur MBG. "Yang sudah di-suspend ada 1.030," jelasnya, mengonfirmasi angka penangguhan yang telah dilakukan.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah kini memberlakukan sistem standardisasi dan sertifikasi yang ketat bagi seluruh dapur MBG. "Jika dapur ingin beroperasi lebih dari beberapa bulan, harus lulus sertifikasi kebersihan dan keamanan makanan," terang Prabowo. Kriteria sertifikasi mencakup pengecekan kualitas air, proses pengolahan makanan yang higienis, hingga kebersihan peralatan makan (ompreng). Dapur yang gagal memenuhi standar ini akan langsung ditutup atau disuspend hingga perbaikan menyeluruh dilakukan.
Selain itu, pemerintah juga membuka kanal pengawasan publik, memungkinkan masyarakat, pihak sekolah, dan orang tua untuk melaporkan temuan atau keluhan terkait pelaksanaan program di lapangan. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, memastikan setiap hidangan yang disajikan benar-benar bergizi, bersih, dan aman bagi anak-anak Indonesia.
