Chapnews – Nasional – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menerapkan pendekatan ekonomi kerakyatan dalam menjalankan roda pemerintahan lima tahun mendatang. Hal ini menandakan adanya perbedaan signifikan dengan paradigma ekonomi liberal yang selama ini dianut.
Tito menyampaikan pernyataan tersebut dalam acara Leadership Forum CNN Indonesia di Jakarta, Selasa (14/10). Menurutnya, seluruh program yang digagas Prabowo berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil.
Ekonomi kerakyatan ini, lanjut Tito, tercermin dalam Asta Cita yang memuat 17 program prioritas. Program-program unggulan seperti ketahanan dan swasembada pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih menjadi bukti komitmen Prabowo terhadap ekonomi yang berpihak pada rakyat.
Tito menegaskan bahwa paradigma yang dianut Prabowo berbeda dengan ekonomi liberal kapitalis yang meminimalkan peran negara dan menyerahkan mekanisme pasar pada kekuatan tak terlihat (invisible hand). Prabowo tidak menginginkan hal tersebut karena berpotensi memperlebar jurang kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin.
Lebih lanjut, Tito menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyukseskan program-program Presiden Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita. Bupati dan gubernur memiliki kekuasaan dan sumber daya yang besar untuk membuat regulasi yang mendukung pembangunan di daerah masing-masing.
"Saya kira peran daerah sangat penting. Karena sekali lagi daerah bupati, gubernur, memiliki power, memiliki kekuasaan, bisa membuat regulasi, ada sumber daya yang sangat berpengaruh untuk daerah masing-masing," ujarnya.
Tito berharap pemerintah daerah dapat bergerak aktif, kreatif, dan inovatif dalam memanfaatkan potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia. Dengan demikian, agregat dari hasil kerja daerah akan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
