Chapnews.id – Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi fokus utama dalam agenda prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menyadari dampak lingkungan dan ekonomi yang masif akibat bencana musiman ini, Presiden Prabowo menekankan perlunya langkah konkret dalam memperkuat sistem pencegahan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki kerentanan tinggi seperti kawasan lahan gambut.
Dalam sebuah pertemuan strategis yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (24/9/2026), Presiden Prabowo mengumpulkan jajaran akademisi serta peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk membedah solusi jangka panjang penanganan karhutla. Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan utama Presiden adalah perlunya evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang ada saat ini.
Presiden menilai, masih terdapat celah dalam aturan hukum yang secara tidak langsung memberikan ruang bagi praktik pembakaran lahan. Oleh karena itu, pemerintah berencana untuk meninjau kembali berbagai regulasi agar tidak ada lagi celah hukum yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk membuka lahan dengan cara membakar.
Kepala BRIN, Arif Satria, mengungkapkan bahwa dalam diskusi tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pergeseran paradigma dalam penanganan karhutla. Jika selama ini penanganan cenderung bersifat reaktif atau penanganan setelah api muncul, ke depan pemerintah ingin mengedepankan pendekatan pencegahan yang lebih presisi.
"Ada hal yang menarik dalam pertemuan tadi bahwa Pak Presiden juga menegaskan bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa," ujar Arif Satria saat memberikan keterangan terkait hasil diskusi tersebut.
Menurut Arif, strategi berbasis desa ini dipilih karena masyarakat lokal merupakan pihak yang paling dekat dengan sumber daya alam di lingkungan mereka. Masyarakat desa memiliki kepentingan langsung terhadap kelestarian hutan dan lahan di sekitar tempat tinggal mereka, sehingga mereka diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem dari ancaman api.
Sebagai langkah nyata untuk mengimplementasikan strategi tersebut, pemerintah berencana memperkuat peran kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat akar rumput. Kelompok ini akan diberikan pelatihan dan dukungan yang lebih mumpuni agar mampu melakukan deteksi dini serta tindakan pencegahan awal sebelum api meluas menjadi kebakaran besar.
Dengan melibatkan masyarakat desa secara aktif dan memperketat pengawasan melalui evaluasi regulasi, pemerintah berharap siklus tahunan bencana karhutla dapat ditekan secara signifikan. Langkah ini diharapkan tidak hanya menyelamatkan ekosistem hutan dan lahan gambut yang sangat vital bagi iklim global, tetapi juga melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman kabut asap yang kerap muncul setiap musim kemarau.
