Chapnews – Ekonomi – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah bersiap menghadapi potensi pembengkakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Situasi genting ini dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah global yang tak terduga, imbas dari eskalasi konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Untuk menjaga stabilitas fiskal nasional, Purbaya mengisyaratkan langkah-langkah penghematan drastis, termasuk kemungkinan pemangkasan pada pos-pos belanja non-prioritas, salah satunya program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG).
Simulasi mendalam yang dilakukan Kementerian Keuangan menunjukkan skenario yang mengkhawatirkan. Jika harga minyak dunia rata-rata mencapai USD92 per barel sepanjang tahun, defisit APBN berpotensi melebar hingga 3,6-3,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini tentu jauh melampaui batas aman yang ditargetkan pemerintah.
"Kami sudah melakukan simulasi mendalam. Jika harga minyak bertahan di USD92 rata-rata selama setahun, defisit bisa mencapai 3,6 persen lebih," ungkap Purbaya di kantornya, Jakarta, pada Jumat (6/3/2026). Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman ini. "Jika skenario terburuk itu terjadi, kami akan mengambil langkah-langkah preventif agar defisit tidak melampaui batas. Salah satunya dengan melakukan penghematan, dan contohnya, penghematan di MBG."
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan inisiatif besar dengan alokasi anggaran yang tidak sedikit, mencapai Rp335 triliun, yang ditujukan untuk 82,9 juta penerima di seluruh Indonesia. Meski demikian, Purbaya memastikan bahwa rencana pemangkasan tidak akan mengorbankan kualitas maupun kuantitas makanan yang diterima masyarakat. Penghematan akan difokuskan pada komponen-komponen pendukung yang dinilai tidak secara langsung berkontribusi pada inti program.
"Program MBG ini sangat baik dan penting. Namun, kami akan memastikan untuk memangkas belanja yang tidak esensial atau tidak secara langsung mendukung penyediaan makanan bergizi tersebut," jelas Purbaya, menekankan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga esensi dan manfaat utama program bagi masyarakat. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipatif demi menjaga kesehatan fiskal negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.
