Chapnews – Ekonomi – Pemerintah tengah menggodok strategi besar untuk menjaga stabilitas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 agar tetap terkendali. Langkah efisiensi anggaran secara menyeluruh menjadi fokus utama, bahkan dengan potensi pemotongan belanja di berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Namun, di balik upaya penghematan ini, terungkap fakta menarik mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menekan nafsu belanja instansi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini melaporkan perkembangan rencana efisiensi masif ini kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, sebagai tindak lanjut koordinasi awal dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Purbaya menyoroti kesulitan dalam mendorong K/L untuk melakukan penghematan secara mandiri, mengindikasikan bahwa pemerintah pusat kemungkinan besar akan mengambil langkah intervensi langsung. "Mungkin, karena ada putusan efisiensi yang sudah kami rapatkan sebelumnya dengan Menko Perekonomian tentang efisiensi," ujar Purbaya, seperti dikutip dari chapnews.id.
Purbaya mengungkapkan kekecewaannya terhadap kecenderungan kementerian yang justru mengajukan usulan anggaran lebih tinggi saat diminta untuk berhemat. Situasi ini memaksa Kementerian Keuangan untuk bersikap tegas. "Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh tidak mau memotong, mereka menaikkan semua malah. Kalau bisa saya putuskan saya potong berapa, mereka yang sesuaikan. Nanti kami akan kasih tahu ke mereka," tegas Purbaya. Ini berarti Kemenkeu akan menetapkan target pemotongan, dan K/L harus menyesuaikan belanja mereka sesuai angka tersebut, bukan sebaliknya.
Fokus efisiensi akan diarahkan pada pos-pos belanja yang dinilai tidak mendesak atau memiliki dampak minimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Purbaya menjelaskan, "Nanti kan tadinya kami minta mereka memotong anggaran-anggaran yang dianggap bisa ditunda untuk sementara. Macam-macam. Rapat tidak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, itu kan bisa dipilih." Hal ini mencakup pengeluaran untuk rapat-rapat yang tidak substansial atau program-program yang kurang produktif.
Meski demikian, Istana memastikan bahwa program-program prioritas unggulan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak akan dipangkas. Sebaliknya, program-program tersebut akan tetap berjalan dengan penguatan efisiensi pada pos anggaran yang dianggap kurang produktif, sehingga tujuan utama program tetap tercapai tanpa pemborosan. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal negara di tengah berbagai tantangan ekonomi, sekaligus memastikan program-program strategis tetap berjalan optimal.
