Chapnews – Ekonomi – Papua, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, kini diyakini memiliki potensi luar biasa untuk menggerakkan roda ekonomi daerah melalui sektor kehutanan. Bukan sekadar mengandalkan hasil kayu, transformasi pengelolaan hutan menuju Multiusaha Kehutanan (MUK) membuka peluang baru yang menjanjikan, mulai dari pemanfaatan jasa lingkungan hingga perdagangan karbon. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan, tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso, menegaskan bahwa skema Multiusaha Kehutanan (MUK) adalah kunci strategis untuk mengoptimalkan potensi kehutanan di Bumi Cenderawasih. Menurutnya, pendekatan ini merupakan evolusi pengelolaan hutan yang tidak lagi hanya berfokus pada hasil kayu, melainkan juga merangkul hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
"Papua memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan transformasi bisnis kehutanan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan," ujar Soewarso pada Sabtu (27/6/2026). Ia menambahkan, dengan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sektor ini dapat memberikan kontribusi substansial terhadap penerimaan negara, pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan taraf hidup masyarakat lokal.
Guna merealisasikan visi tersebut, APHI mendorong penyusunan peta jalan (roadmap) pembangunan kehutanan Papua. Dokumen ini diharapkan menjadi panduan komprehensif untuk pengembangan sektor kehutanan dalam jangka menengah dan panjang, sekaligus memperkuat daya saing industri dan menjamin keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan.
Peta jalan tersebut juga diorientasikan untuk mendorong pembangunan industri pengolahan hasil hutan yang lebih dekat dengan sumber bahan baku, memperluas pemanfaatan jasa lingkungan, khususnya karbon, serta menyempurnakan berbagai regulasi yang menopang peningkatan daya saing produk kehutanan Papua di pasar global. Lebih lanjut, APHI mengusulkan beberapa kebijakan strategis, termasuk membuka akses ekspor langsung kayu gergajian dari Papua, menyempurnakan kebijakan penampang kayu olahan untuk mendiversifikasi pemanfaatan jenis kayu selain merbau, serta menyelaraskan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi Multiusaha Kehutanan.
Menanggapi inisiatif ini, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menyatakan komitmen penuh pemerintah daerah. Ia menegaskan dukungan terhadap pengembangan sektor kehutanan yang tidak hanya mampu mendongkrak perekonomian masyarakat, tetapi juga secara konsisten menjaga kelestarian hutan sebagai aset berharga bagi generasi mendatang, demikian dilaporkan chapnews.id.
