Chapnews – Nasional – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tengah menyiapkan peta jalan pengembangan kompetensi guru Sekolah Rakyat. Langkah ini dilakukan secara terintegrasi, bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Lembaga Administrasi Negara (LAN). Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa strategi ini bertujuan untuk memperjelas jalur karier para guru di Sekolah Rakyat, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
"Para guru di Sekolah Rakyat, setelah mengajar, akan diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya," tegas Rini dalam keterangannya di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (22/8). Menurutnya, kompetensi yang mumpuni sangat penting, mengingat guru dituntut mampu beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi.

Saat ini, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 100 titik di Indonesia dan ditargetkan akan bertambah menjadi 165 titik pada September 2025. Pada tahun ajaran 2025/2026, diproyeksikan terdapat 165 Sekolah Rakyat dengan kapasitas 15.895 siswa, didukung oleh 2.407 guru dan 4.442 tenaga pendidik.
Kebutuhan guru akan dipenuhi melalui dua jalur: redistribusi ASN dan seleksi P3K tahun anggaran 2024. Rini menekankan pentingnya seleksi yang ketat untuk mendapatkan guru berkualitas. "Tes seleksi akan cukup ketat untuk memastikan kualitas guru yang direkrut," tambahnya.
Rini memandang Sekolah Rakyat sebagai harapan baru bagi anak-anak yang terancam putus sekolah atau telah putus sekolah, sebagai upaya memutus rantai kemiskinan. "Sekolah Rakyat bukan sekadar bangunan dan meja kursi, melainkan cahaya harapan, merawat mimpi, dan menjadi jembatan pendidikan untuk meraih masa depan," ujarnya.
Kemenpan-RB pun tengah mempersiapkan dua hal krusial: pengembangan kompetensi guru dan penyediaan lembaga pendukung Sekolah Rakyat. "Sekolah Rakyat berada di bawah Kementerian Sosial, sehingga rekrutmen dan pengelolaannya berada di bawah naungan Kementerian Sosial," pungkas Rini. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.



