Chapnews – Ekonomi – Kebijakan pemerintah yang menggelontorkan dana Rp200 triliun ke lima bank BUMN—Bank Mandiri (Rp55 triliun), BNI (Rp55 triliun), BRI (Rp55 triliun), BTN (Rp25 triliun), dan BSI (Rp10 triliun)—tidak serta-merta menjamin peningkatan kredit secara signifikan. Hal ini disampaikan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira.
Bhima mempertanyakan dampak nyata penempatan dana tersebut terhadap pertumbuhan kredit, mengingat permintaan kredit yang masih lesu. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juli 2025 menunjukkan penyaluran kredit mencapai Rp8.043,2 triliun, tumbuh 7,03 persen secara tahunan, namun mengalami perlambatan dibandingkan bulan sebelumnya.
"Likuiditas memang masuk ke Himbara, tapi apakah permintaan kredit naik signifikan? Itu tergantung daya beli masyarakat, kepercayaan dunia usaha, dan kebijakan pajak," tegas Bhima kepada chapnews.id, Minggu (14/9/2025).
Menurutnya, perlambatan pertumbuhan kredit mencerminkan melemahnya daya beli masyarakat. Pelaku usaha masih ragu melakukan ekspansi bisnis di tengah tekanan daya beli dan kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, Bhima menekankan bahwa hanya menaruh dana di Himbara saja tidak cukup. Stimulus fiskal tambahan diperlukan untuk mendorong konsumsi masyarakat.
Sebagai contoh, ia menyarankan penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 8 persen sebagai langkah untuk menggairahkan ekonomi. "Itu bisa menjadi pemantik," tutupnya.
