Chapnews – Ekonomi – Pemerintah mengalokasikan dana fantastis Rp504,7 triliun untuk bantuan sosial (bansos) di tahun 2025. Namun, tak semua warga akan merasakan manfaatnya. Sistem penyaluran bansos akan berubah drastis dengan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS), menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Perubahan ini bertujuan untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Dengan DTSE, Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), dipastikan tak akan menerima bansos, sekalipun terdapat data yang dimanipulasi. Bahkan, masyarakat yang sebelumnya menerima bansos berpotensi kehilangan aksesnya di tahun 2025 jika data mereka tak sesuai dengan kriteria DTSE. Bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan difokuskan pada masyarakat miskin ekstrem dan berpenghasilan rendah.
Proses pembentukan DTSE melibatkan empat tahapan: penunggalan individu, penunggalan keluarga, dan verifikasi silang dengan data lain seperti PLN dan BPJS Kesehatan. Data ini bersifat dinamis, memperhitungkan perubahan kependudukan seperti kematian dan perpindahan.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan DTSE akan menjadi kunci penyaluran bansos tepat sasaran pada tahun 2025. Ia mengungkapkan telah berkoordinasi dengan BPS untuk memastikan standar ukur DTSE lebih jelas dibanding data sebelumnya. Gus Ipul memperkirakan DTSE akan rampung akhir tahun 2024 dan siap digunakan pada Januari 2025. Penerapan DTSE sendiri menunggu Instruksi Presiden (Inpres) dari Presiden Prabowo Subianto.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, pihaknya berkoordinasi intensif dengan kementerian terkait untuk integrasi data. Ia optimistis DTSE akan terwujud pada 2025 sesuai harapan Presiden. DTSE akan menjadi basis data untuk berbagai kebijakan sosial dan program lainnya, menghilangkan disparitas data yang selama ini terjadi. Data tunggal yang terintegrasi ini nantinya akan diserahkan kepada Kepala Bappenas, Menteri Sosial, dan Menteri Koordinator PMK. Amalia menekankan bahwa jumlah individu dalam DTSE akan mendekati jumlah populasi Indonesia.
