Chapnews – Nasional – Wakil Ketua Komisi XIII DPR bidang HAM, Andreas Hugo Pareira, mengingatkan pemerintah agar proyek penulisan ulang sejarah Indonesia tak mengulangi kesalahan masa Orde Baru. Politikus PDI Perjuangan ini menekankan bahwa penulisan sejarah bukan sekadar memuliakan rezim berkuasa, apalagi sampai menutupi pelanggaran HAM dan mendiskreditkan lawan politik.
"Kita jangan sampai mengulang kesalahan penulisan sejarah di era Orde Baru yang hanya bertujuan memuja penguasa, menutup-nutupi pelanggaran HAM, dan menjatuhkan lawan politik," tegas Andreas saat dihubungi chapnews.id, Senin (2/6). Pernyataan ini muncul sebagai respons atas rencana Kementerian Kebudayaan yang hanya akan memasukkan dua kasus pelanggaran HAM berat dari total 12 kasus yang telah diakui negara ke dalam proyek tersebut.
Andreas mendesak agar penulisan ulang sejarah dilakukan secara terbuka dan transparan, serta berbasis riset akademik yang teruji. Menurutnya, proses yang tertutup dan eksklusif hanya akan memicu perdebatan publik dan merusak kredibilitas sejarah yang ditulis. "Penulisan sejarah seharusnya dilakukan oleh para ahli sejarah, demi kepentingan ilmu pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan jati diri bangsa. Prosesnya harus transparan dan terdokumentasi dengan baik," tegasnya. Ia juga meminta agar daftar penulis yang terlibat diungkap ke publik.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan hanya dua kasus pelanggaran HAM berat yang akan dibahas dalam proyek ini. Alasannya, proyek tersebut berfokus pada sejarah nasional secara keseluruhan, bukan hanya sejarah HAM. "Ini bukan hanya tentang sejarah HAM, tapi sejarah Indonesia secara menyeluruh, dari prasejarah hingga kini," jelas Fadli usai menghadiri acara di Depok, Jawa Barat, Minggu (1/6). Namun, Fadli belum merinci dua kasus HAM yang akan dimasukkan. Pernyataan ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya penyimpangan fakta sejarah.
