Chapnews – Nasional – Aksi kekerasan brutal mengguncang Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Puluhan orang tak dikenal (OTK) menyerang posko warga penolak Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City pada Rabu (18/12) dini hari. Delapan warga menjadi korban penganiayaan sadis, menderita luka serius hingga harus dilarikan ke rumah sakit.
Informasi yang dihimpun chapnews.id dari berbagai sumber menyebutkan, serangan terjadi di Kampung Sembulang Hulu dan Kampung Sei Buluh, Kecamatan Galang. Jaidi, salah satu warga, menceritakan anaknya menjadi korban pemukulan brutal oleh puluhan OTK. "Tiba-tiba datang, langsung mukul anak saya. Puluhan orang! Pukuli anak saya, ancam pakai parang, pisau, kayu," ujarnya dengan nada pilu.
Edi, warga lainnya, mengalami luka robek di kepala dan harus mendapat puluhan jahitan akibat serangan tersebut. Tak hanya warga, posko dan belasan kendaraan bermotor milik warga juga menjadi sasaran amuk OTK.
Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang menggelar konferensi pers di Kantor Walhi Nasional, Jakarta Selatan, Rabu petang. Mereka merilis data sementara yang menyebutkan empat warga mengalami luka sobek di kepala, satu luka berat, satu terkena panah, satu patah tangan, dan satu luka ringan.
Menurut kesaksian Wadi, warga Rempang yang hadir secara daring dalam konferensi pers, penyerangan dipicu oleh aksi perusakan spanduk penolakan relokasi oleh seorang oknum. Warga yang menangkap oknum tersebut kemudian di serang oleh rombongan besar yang datang dengan mobil bak terbuka.
Kapolresta Barelang, Kombes Pol Heribertus Ompusunggu, membenarkan kejadian tersebut. Ia menyatakan penyerangan dipicu oleh upaya balas dendam atas penangkapan oknum perusak spanduk. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan tengah menyelidiki kasus ini secara intensif. Untuk menjaga kondusifitas, 70 personel Polresta dan 25 personel Kodim Batam dikerahkan untuk mengamankan wilayah tersebut. Saat ini, warga terlihat tengah memperbaiki posko yang rusak akibat serangan brutal tersebut. Peristiwa ini pun memicu kecaman dari berbagai pihak dan tuntutan agar penegak hukum bertindak tegas.
