Chapnews – Nasional – Rencana Pemkab Tangerang mengirim siswa SMP bermasalah ke barak TNI dan Polri tengah menjadi sorotan. Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, mengungkapkan gagasan tersebut sebagai upaya membentuk karakter dan kedisiplinan siswa, terinspirasi dari program serupa di Jawa Barat. Intan menjelaskan, karena siswa tersebut masih di bawah umur dan belum bisa diproses secara pidana, maka pelatihan di lingkungan TNI/Polri dianggap sebagai alternatif efektif untuk memberikan efek jera sekaligus pendidikan karakter.
Namun, rencana ini masih dalam tahap pembahasan intensif bersama Dinas Pendidikan dan TNI/Polri. "Sejauh ini kami belum menjalin kerja sama resmi dengan TNI/Polri terkait hal ini," ujar Intan kepada chapnews.id, Rabu (7/5). Sebagai langkah awal, Pemkab Tangerang akan menerbitkan surat edaran kepada seluruh sekolah dan orang tua siswa untuk membahas program tersebut. Orang tua akan dipanggil untuk diberikan arahan, sementara sekolah diminta untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap siswa bermasalah.
Intan juga mengimbau orang tua untuk lebih aktif mengawasi anak-anaknya, mengingat tingginya angka kriminalitas dan tawuran pelajar di wilayah Tangerang.
Sebelumnya, program serupa di Jawa Barat yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi menuai kontroversi. Langkah Dedi mengirim siswa nakal ke barak militer bahkan mendapat kritik dari Komnas HAM dan DPR. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menilai TNI tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan. Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menekankan bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan pendekatan militeristik.
Langkah Pemkab Tangerang ini pun patut dipertanyakan, mengingat potensi kontroversi yang sama. Apakah program ini akan efektif dan sesuai dengan hak-hak anak, atau justru akan menimbulkan masalah baru? Pertanyaan ini perlu dijawab dengan kajian yang matang sebelum rencana tersebut diimplementasikan.
