Chapnews – Nasional – PADANG – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) mengonfirmasi akan segera menggelar sidang kode etik terhadap AKBP F, seorang perwira menengah yang tersandung kasus dugaan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap seorang polwan bawahannya. Kapolda Sumbar, Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan.`
"Saat ini masih dalam proses. Dalam waktu dekat akan segera kita sidangkan untuk mendapatkan kepastian kepada yang bersangkutan," ujar Irjen Djati kepada awak media usai agenda pertemuan dengan wartawan di Padang, Selasa (5/8). Ia menambahkan, pemeriksaan terhadap oknum perwira tersebut terus berjalan sesuai prosedur yang berlaku.`
Tak hanya berhenti pada sidang etik, Polda Sumbar juga membuka peluang untuk menindaklanjuti kasus ini ke ranah pidana. Keputusan ini menyusul adanya permintaan dari tim pendamping korban dari LBH Padang agar kasus tersebut dibuka kembali dan ditelusuri lebih lanjut.`
"Kami layani permintaan LBH. Apabila memang ada bukti-bukti baru yang bisa dijadikan dasar, tentu akan kita teruskan kasus ini untuk diproses secara hukum pidana," jelas Djati, menekankan komitmen Polda Sumbar dalam penegakan hukum.`
Sebagai respons cepat atas mencuatnya kasus ini, Polda Sumbar telah mengambil tindakan tegas. Pelantikan AKBP F sebagai Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabiddokkes) Polda Sumbar, yang sebelumnya telah direncanakan, dibatalkan secara langsung.`
"Setelah informasi itu muncul di media, kami langsung melakukan tindakan tegas. Pejabat yang mendapatkan jabatan sebagai Kabiddokkes tidak kami lantik, kemudian saya usulkan kepada Mabes Polri untuk mencari penggantinya," terang Kapolda.`
Mabes Polri sendiri telah menunjuk pejabat pengganti yang berasal dari Polda Kalimantan Utara, dan dijadwalkan akan dilantik sebagai Kabiddokkes Polda Sumbar pada pekan depan. Sebelumnya, nama AKBP F sempat masuk dalam daftar rotasi besar-besaran di lingkungan Polri melalui tiga Surat Telegram Kapolri tertanggal 25 Juni 2026, di mana ia ditempatkan sebagai Kabiddokkes.`
Kasus dugaan pelecehan ini mencuat ke publik setelah seorang polwan berpangkat Brigadir yang bertugas di Biddokes diduga menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual oleh atasannya, AKBP F. Ironisnya, laporan awal atas peristiwa tersebut sempat dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana. Lebih mengejutkan lagi, alih-alih mendapatkan sanksi, sang atasan justru sempat mendapat promosi jabatan. Korban, bersama suaminya, kemudian mengadukan persoalan ini kepada LBH Padang untuk mencari perlindungan dan bantuan hukum, hingga akhirnya kasus ini kembali mendapat perhatian serius dari pihak kepolisian.`
