Chapnews.id – Pemerintah tengah mengupayakan langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan jumlah wirausaha baru di Indonesia. Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Helvi Moraza, menegaskan bahwa kunci utama dalam mencetak wirausaha produktif adalah melalui kolaborasi lintas sektor yang solid. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia pendidikan, hingga sektor swasta menjadi fondasi penting agar pelaku UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu "naik kelas" ke pasar yang lebih luas.
Dalam sebuah kesempatan di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Helvi mengungkapkan bahwa tantangan ketenagakerjaan saat ini memerlukan solusi yang inovatif. Salah satu langkah nyata yang telah diambil oleh Kementerian UMKM adalah melalui program Bursa Wirausaha Unggulan. Program ini mengusung semangat "Berani Memulai, Bertumbuh, dan Berdampak", yang dirancang khusus untuk memicu minat generasi muda agar tidak sekadar menjadi pencari kerja, melainkan menjadi pencipta lapangan kerja.
Menurut Helvi, proses menumbuhkan UMKM memerlukan ekosistem yang lengkap. Hal ini dimulai dari tahap pencetakan wirausaha baru, yang kemudian diikuti dengan pemberian fasilitas pendukung seperti akses pembiayaan, perluasan akses pemasaran, hingga pendampingan intensif. Jika ketiga aspek ini terpenuhi, para pelaku usaha baru diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat dan memperkuat ekonomi di tingkat daerah.
Ia juga menyoroti bahwa persaingan pasar saat ini sudah merambah ke level global, baik di pasar domestik maupun regional. Oleh karena itu, metode konvensional tidak lagi cukup untuk membuat UMKM bersaing. Pemanfaatan teknologi dan inovasi menjadi syarat mutlak. Helvi menekankan pentingnya menyatukan tiga kekuatan utama: kampus sebagai pusat inovasi dan teknologi, pemerintah daerah yang memahami potensi lokal, serta dunia usaha sebagai penggerak pasar.
Potensi besar juga terlihat di wilayah Jawa Tengah. Dengan jumlah mahasiswa aktif mencapai 678 ribu orang di 241 perguruan tinggi, terdapat sekitar 105 ribu lulusan baru setiap tahunnya. Helvi mengingatkan agar surplus talenta hebat ini tidak hanya berakhir menjadi pencari kerja yang bersaing ketat di pasar tenaga kerja. Sebaliknya, mereka harus didorong untuk mengambil peran sebagai wirausaha produktif guna menciptakan rantai ekonomi baru yang lebih dinamis.
Langkah penguatan ekosistem kewirausahaan ini juga telah memiliki payung hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Regulasi ini menjadi landasan bagi kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pembiayaan, hingga inkubator bisnis untuk bergerak bersama demi kemajuan ekonomi nasional.
