Chapnews.id – Pemerintah Indonesia kini tengah tancap gas dalam merealisasikan ambisi besar penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah fokus mempercepat penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai motor penggerak utama untuk mencapai target ambisius pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Langkah strategis ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi krisis hunian, tetapi juga dirancang sebagai stimulus untuk menggerakkan roda ekonomi kerakyatan. Pemerintah ingin memastikan bahwa skema pembiayaan yang ada dapat diakses oleh masyarakat secara luas dengan prinsip yang jelas: cepat, mudah, murah, transparan, dan yang paling penting adalah tepat sasaran.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada pengawasan ketat di lapangan. Ia menginstruksikan jajarannya untuk tidak hanya duduk di balik meja, melainkan turun langsung memantau distribusi fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan agar benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.
"Kami harus mengecek langsung proses KUR Perumahan ini kepada nasabah. Kami harus memastikan prosesnya cepat, murah, dan mudah, serta yang paling krusial adalah tidak boleh ada praktik pungutan liar (pungli) di lapangan," tegas Maruarar dalam pernyataan resminya pada Selasa (6/10/2026).
Lebih lanjut, Maruarar menekankan bahwa percepatan layanan pembiayaan perumahan bukanlah tugas tunggal pemerintah. Ia menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor yang melibatkan perbankan, pengembang properti, kontraktor, hingga pelaku UMKM seperti toko bangunan. Kolaborasi yang solid antar pemangku kepentingan ini dianggap sebagai kunci agar manfaat ekonomi dari sektor perumahan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat luas.
Dengan semangat urgensi yang tinggi, Maruarar memberikan peringatan keras kepada seluruh jajarannya agar tidak bekerja dengan ritme yang lambat. Menurutnya, pemerintah tidak boleh bersikap pasif atau sekadar "sabar" menunggu proses, karena kebutuhan masyarakat akan hunian sangat mendesak.
"Jangan kita menjadi pemerintah yang sabar, karena rakyat tidak sabar. Kita harus bekerja lebih cepat dan lebih keras lagi," tambahnya dengan nada tegas.
Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan daya beli masyarakat, pemerintah juga tengah mengupayakan peningkatan kapasitas pendanaan. Skema KPP yang semula dipatok pada angka Rp36 triliun untuk tahun 2026, kini tengah diusulkan untuk ditingkatkan secara signifikan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengusulkan kenaikan plafon pendanaan hingga menyentuh angka Rp50 triliun. Penambahan anggaran ini diharapkan mampu memperluas jangkauan pembiayaan rumah subsidi, sehingga mimpi memiliki hunian sendiri bukan lagi sekadar angan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
