Chapnews.id – Perum Bulog menyatakan kesiapan penuh untuk menyokong ketersediaan pangan nasional melalui penguatan distribusi di tingkat akar rumput. Langkah strategis ini diambil guna memastikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memiliki pasokan beras yang stabil, terutama untuk jenis beras medium melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa pihaknya telah menyusun skema dukungan agar operasional KDKMP dapat berjalan tanpa hambatan sejak hari pertama. Menurutnya, kehadiran koperasi ini merupakan bagian dari agenda besar pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional yang lebih inklusif.
"Bulog memberikan dukungan penuh terhadap KDKMP karena ini adalah program strategis pemerintah yang manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Terkait penyediaan beras SPHP, kami berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan operasional koperasi tersebut sesuai dengan penugasan dan regulasi yang berlaku," ujar Ahmad Rizal dalam keterangannya, Selasa (30/9/2026).
Rizal menekankan pentingnya sinkronisasi antara ketersediaan stok di gudang Bulog dengan kebutuhan riil di lapangan. Ia tidak ingin ada kendala logistik yang menghambat fungsi pelayanan KDKMP di tingkat desa maupun kelurahan. Baginya, kelancaran distribusi adalah kunci agar masyarakat dapat mengakses beras dengan harga terjangkau secara mudah.
"Prinsip utama kami adalah memastikan tidak ada kendala pasokan. Jangan sampai KDKMP yang sudah dipersiapkan untuk melayani masyarakat justru terhambat karena masalah ketersediaan stok dari pihak Bulog," tegasnya.
Lebih lanjut, Bulog melihat KDKMP bukan sekadar mitra distribusi biasa, melainkan kanal strategis baru untuk mendekatkan akses pangan ke pemukiman warga. Dengan adanya koperasi ini, jarak antara pusat distribusi pangan dan konsumen akhir menjadi lebih pendek, sehingga efisiensi harga dapat terjaga.
Untuk mendukung visi tersebut, Bulog berencana mengoptimalkan seluruh infrastruktur yang dimiliki, mulai dari kapasitas pengadaan gabah/beras, manajemen pergudangan yang modern, hingga jaringan distribusi yang menjangkau pelosok daerah. Skala pengadaan akan disesuaikan dengan dinamika kebutuhan di masing-masing wilayah agar tidak terjadi penumpukan maupun kelangkaan.
Langkah penguatan ekosistem pangan ini juga dipertegas melalui mekanisme formal. Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri yang membahas tata kelola KDKMP, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kerja sama ini melibatkan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) bersama sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya yang tergabung dalam ekosistem KDKMP, termasuk Bulog.
Melalui sinergi antar-BUMN ini, pemerintah berharap stabilitas harga pangan dapat terjaga secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi di tingkat desa.
