Chapnews – Ekonomi – Jagat maya baru-baru ini digemparkan oleh beredarnya sebuah struk pembelian bahan bakar minyak (BBM) Pertalite yang menunjukkan harga keekonomian mencapai Rp18.040 per liter. Angka ini sontak memicu perdebatan dan pertanyaan publik, terutama karena nominal tersebut tampak lebih tinggi dibandingkan harga jual Pertamax yang berstatus non-subsidi. Menanggapi kehebohan ini, PT Pertamina Patra Niaga segera angkat bicara untuk memberikan klarifikasi menyeluruh.
Detail dari informasi yang beredar di berbagai platform digital menunjukkan bahwa meskipun masyarakat membeli Pertalite dengan harga Rp10.000 per liter, struk pembelian mencantumkan harga asli atau keekonomian sebesar Rp18.040 per liter. Hal ini secara implisit mengindikasikan adanya subsidi pemerintah sebesar Rp8.040 per liter. Perbandingan dengan harga Pertamax yang saat ini dipatok sekitar Rp16.250 per liter, membuat publik bertanya-tanya mengapa harga "asli" Pertalite bisa lebih mahal.
Guna meluruskan informasi dan mencegah kesalahpahaman di tengah publik, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan duduk perkara tersebut. Ia menegaskan bahwa Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang memang mendapatkan dukungan subsidi dari pemerintah.
"Kebijakan subsidi BBM sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah, bukan ditetapkan oleh Pertamina. Dalam konteks ini, Pertamina Patra Niaga bertindak sebagai operator yang patuh dalam menjalankan kebijakan Pemerintah terkait penyaluran BBM bersubsidi," terang Roberth di Jakarta. Ia menambahkan, harga jual Pertalite yang dibayarkan masyarakat saat ini adalah harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan ekonomi demi menjaga keterjangkauan.
Program subsidi BBM, lanjut Roberth, memiliki tujuan strategis yang luas, meliputi menjaga stabilitas nasional, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan ini secara khusus ditujukan untuk membantu masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan mobilitas dan aktivitas sehari-hari mereka dengan biaya yang terjangkau.
Mengenai angka Rp18.040 yang tertera pada struk pembelian, Roberth menjelaskan bahwa itu adalah representasi dari nilai ekonomi BBM apabila dihitung berdasarkan komponen harga pasar dan biaya penyediaan energi. Namun, ia kembali menegaskan bahwa masyarakat tetap membeli Pertalite sesuai dengan harga yang telah ditetapkan Pemerintah, berkat adanya dukungan subsidi yang signifikan.
Berbeda dengan Pertalite, Pertamax merupakan jenis BBM non-subsidi yang harga jualnya sepenuhnya mengikuti dinamika pasar global. Meski demikian, Pertamina Patra Niaga terus berkoordinasi erat dengan Pemerintah untuk senantiasa menjaga stabilitas harga energi nasional di tengah fluktuasi pasar global, demikian laporan dari chapnews.id.
