Chapnews – Nasional – Jakarta – Gelombang Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilancarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 11 kepala daerah sepanjang tahun ini telah menjadi sorotan tajam. Para pakar menilai, serangkaian kasus dugaan korupsi mulai dari pemerasan, suap, hingga gratifikasi ini bukan sekadar insiden sporadis, melainkan cerminan dari tata kelola politik yang bermasalah dan integritas penyelenggara negara yang rapuh.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Haykal, menggarisbawahi dua persoalan krusial di balik fenomena ini. Pertama, sistem rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi di internal partai politik masih menyimpan banyak kelemahan. Partai politik, menurut Haykal, kerap mengambil jalan pintas dengan mengedepankan popularitas daripada kompetensi dan integritas calon pejabat publik, yang pada akhirnya menghasilkan pemimpin rentan terhadap praktik korupsi.

"Fenomena ini, menurut Haykal, merupakan refleksi dari dua kondisi tersebut yang kini terungkap melalui 11 kasus OTT kepala daerah oleh KPK," ujar Haykal kepada chapnews.id, Rabu (22/7).
Kedua, tingginya biaya politik yang tidak diimbangi transparansi dan akuntabilitas yang memadai. Haykal menekankan bahwa upaya perbaikan tidak bisa hanya bersifat parsial, melainkan harus sistemis. Pendidikan politik, kaderisasi, dan kandidasi di partai politik harus dibenahi secara serius. Selain itu, sistem kepemiluan juga harus dirancang untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penuh, terutama terkait pelaporan dana kampanye. Ia mempertanyakan mengapa laporan dana kampanye tidak mencerminkan besarnya biaya politik yang kerap disebut-sebut.
"Aspek-aspek inilah yang perlu menjadi fokus utama DPR dan pemerintah dalam penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu," imbuhnya. Haykal berharap adanya sistem yang bisa menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana politik, sehingga praktik korupsi dapat dicegah sejak dini, bahkan sejak proses pencalonan dan kampanye.
Di sisi lain, Ketua Southeast Asia Anti-Corruption Syndicate (SEA Actions), Mochamad Praswad Nugraha, mengingatkan bahwa maraknya kasus korupsi kepala daerah yang terungkap melalui OTT KPK tidak boleh dijadikan dalih untuk mengorbankan demokratisasi. Menurutnya, melemahkan sistem demokrasi, termasuk melalui perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada), bukanlah jalan keluar yang tepat. Praktik di sejumlah negara maju seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark menunjukkan bahwa demokrasi yang sehat dapat berjalan beriringan dengan upaya pemberantasan korupsi yang efektif.
Praswad, yang merupakan mantan penyidik senior KPK, mengidentifikasi praktik politik uang sebagai faktor krusial yang mendorong tingginya biaya politik dan pada akhirnya memicu korupsi. Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada besaran biaya kampanye yang sah, melainkan pada biaya-biaya ilegal yang timbul akibat praktik politik uang. "Jika praktik ini terus berlanjut, dikhawatirkan pejabat yang terpilih akan terdorong untuk mencari cara mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama proses politik," ungkapnya.
Ia juga menyoroti kebutuhan pendanaan yang bersifat non-bujeter atau tidak diakomodasi dalam mekanisme anggaran resmi. Kondisi ini mendorong munculnya berbagai upaya untuk mencari sumber pendanaan di luar sistem yang akuntabel, sehingga membuka ruang bagi praktik penyimpangan. "Oleh karena itu, reformasi tata kelola pendanaan politik perlu menjadi bagian integral dari strategi pencegahan korupsi," tegas Praswad.
Sepanjang tujuh bulan berjalan di tahun ini, KPK telah mengungkap kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah kepala daerah dengan modus beragam, mulai dari suap, pemerasan, hingga penerimaan gratifikasi. Beberapa nama yang tercatat antara lain Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, dan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Serangkaian kasus ini menjadi alarm penting bagi urgensi reformasi sistem politik dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.


