Chapnews – Nasional – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengungkapkan serangkaian arahan strategis yang disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Arahan penting ini diberikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri yang berlangsung di Istana Negara pada Senin (9/2) lalu, dan kini menjadi pedoman utama bagi Korps Bhayangkara dengan total 18 poin direktif.
Sigit menjelaskan bahwa seluruh arahan dari Presiden Prabowo ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari penguatan tugas pokok Polri hingga dukungan penuh terhadap rencana kerja pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan datang. Tindak lanjut dari direktif ini langsung dibahas secara intensif dalam Rapim Polri internal pada Selasa (10/2) hari ini, memastikan seluruh jajaran memahami dan siap mengimplementasikannya.
"Hari ini kami menindaklanjuti apa yang menjadi direktif Presiden, khususnya terkait rencana kerja pemerintah yang akan terus kami dorong untuk betul-betul bisa berjalan dengan sukses," ujar Kapolri, menegaskan komitmen kuat Polri dalam menyukseskan setiap program yang dicanangkan pemerintah.
Beberapa poin arahan khusus yang disoroti Kapolri menunjukkan fokus pada kesejahteraan dan pembangunan. Salah satunya adalah peningkatan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri, yang secara spesifik diminta untuk diperluas dan diintensifkan di wilayah-wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Ini mengindikasikan perhatian serius terhadap pemerataan gizi di daerah-daerah terpencil.
Selain itu, Presiden Prabowo juga secara khusus meminta Polri untuk aktif berkontribusi dalam program ketahanan pangan nasional, dengan penekanan utama pada peningkatan produksi tanaman jagung. Dukungan terhadap program hilirisasi, inisiatif inovatif mengubah sampah menjadi energi, serta berbagai program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), termasuk pengembangan lifting minyak, juga menjadi bagian dari tugas yang diemban Polri.
Tidak kalah penting, Presiden secara tegas menugaskan Polri untuk berperan krusial dalam menjaga kebocoran keuangan negara serta mengoptimalkan pemasukan negara. Arahan ini menyoroti peran strategis Polri dalam menjaga integritas fiskal dan ekonomi bangsa, memastikan setiap rupiah yang masuk dan keluar dari kas negara dikelola dengan transparan dan efisien.
"Saya kira itu hal-hal yang kami diskusikan hari ini, selama beberapa hari ini ke depan, sehingga kemudian menjadi satu kebijakan, satu langkah yang akan ditindaklanjuti oleh para Kasatker dan para Kasatwil di seluruh jajaran," pungkas Sigit, menandaskan bahwa arahan-arahan ini akan segera diterjemahkan menjadi kebijakan konkret dan langkah-langkah operasional di seluruh wilayah hukum Indonesia.
