Chapnews – Ekonomi – Kabar penting datang dari sektor energi nasional. Pemerintah tengah mematangkan skema pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite. Kebijakan ini secara khusus akan menyasar kelompok masyarakat mampu, memastikan alokasi subsidi energi tepat sasaran dan tidak lagi dinikmati oleh mereka yang secara ekonomi sudah mapan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kompak menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran subsidi. Mereka menyatakan bahwa masyarakat yang termasuk dalam kategori desil 9 dan 10 tidak akan lagi diperkenankan membeli Pertalite.
Berdasarkan definisi, desil 9 merujuk pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang sangat tinggi secara relatif, atau bisa disebut golongan mampu. Sementara itu, desil 10 merupakan kelompok masyarakat sangat kaya atau elit, yang berada di posisi 10% teratas dalam piramida kesejahteraan ekonomi.
Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa uji coba dan evaluasi sistem teknologi pemantauan milik PT Pertamina (Persero) telah menunjukkan kesiapan yang memadai. "Nanti kan kita sedang menguji sistem, saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa saja yang di desil 9-10 tidak bisa beli yang bersubsidi. Mereka harus bayar harga Pertamax atau yang lain," ujar Purbaya di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Jakarta, Selasa (11/8/2026), seperti dikutip dari chapnews.id.
Purbaya menjelaskan, kebijakan pembatasan Pertalite ini tidak secara otomatis akan memangkas total volume konsumsi BBM nasional secara drastis. Namun, dampak utamanya adalah pengalihan beban skema belanja subsidi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kelompok masyarakat mampu akan didorong untuk membeli BBM nonsubsidi, sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi mereka.
"Konsumsi mungkin akan sama, cuma subsidi akan berkurang karena sebagian terpaksa beli yang tidak bersubsidi. Kita lihat nanti seperti apa, kita sedang pelajari sistemnya seperti apa, yang jelas saya sudah lihat sistemnya bisa dijalankan, mobil per mobil, atau desil per desil. Yang jelas kita incar adalah yang atas aja supaya mereka beli sesuai dengan kemampuan mereka," terang Purbaya.
Mengenai jadwal implementasi di lapangan, Purbaya memberikan sinyal bahwa regulasi dan sistem pembatasan Pertalite ini ditargetkan dapat mulai diterapkan sebelum bergantinya tahun anggaran. "Sebelum tahun depan. Akhir-akhir tahun lah," pungkas Purbaya, mengindikasikan bahwa kebijakan ini akan segera berlaku.
