Chapnews – Ekonomi – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) secara resmi menargetkan program penjaminan polis asuransi dapat mulai aktif pada tahun 2027. Inisiatif strategis ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi nasional. Saat ini, LPS tengah mematangkan penyusunan Peraturan LPS (PLPS) yang akan menjadi landasan hukum utama bagi implementasi program krusial tersebut.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menjelaskan bahwa persiapan penjaminan polis asuransi terus berjalan. Namun, Anggito menegaskan bahwa implementasi penuh program ini sangat bergantung pada penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) serta koordinasi yang solid antara LPS dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan. "Sekarang kita sedang siapkan PLPS-nya untuk melakukan pendaftaran," ujar Anggito saat memberikan keterangan di Bandar Lampung pada Jumat malam (4/9/2026).
Anggito lebih lanjut memaparkan bahwa mekanisme keanggotaan bagi perusahaan asuransi dalam skema penjaminan LPS akan berbeda secara fundamental dibandingkan dengan sektor perbankan. Jika bank diwajibkan secara mutlak untuk menjadi anggota LPS, perusahaan asuransi akan memiliki serangkaian persyaratan tertentu yang harus dipenuhi sebelum dapat masuk dalam skema penjaminan ini. "Kalau bank itu kan wajib sebagai anggota LPS. Kalau asuransi kan tidak, ada persyaratannya," tegasnya.
Persyaratan yang dimaksud, menurut Anggito, antara lain berkaitan erat dengan kondisi permodalan perusahaan asuransi dan tingkat kecukupan modal berbasis risiko atau Risk-Based Capital (RBC). "Yang sudah ada ya modalnya, RBC-nya lah. Kecukupan modalnya dan yang lain-lain. Nanti sedang kita rumuskan," jelas Anggito, mengindikasikan bahwa detail kriteria dan ketentuan spesifik masih dalam tahap perumusan akhir oleh pihak LPS. Langkah ini menunjukkan komitmen LPS untuk memastikan stabilitas dan perlindungan bagi pemegang polis di masa mendatang.
