Chapnews.id – Situasi keamanan di Provinsi Papua Pegunungan tengah berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Sepanjang periode Januari hingga September 2026, gelombang kekerasan yang dipicu oleh aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) telah menelan korban jiwa dalam jumlah yang cukup besar. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh pihak kepolisian, tercatat sebanyak 29 orang telah gugur akibat rentetan aksi kekerasan tersebut.
Kapolda Papua, Irjen Pol Patrige Renwarin, mengungkapkan fakta pahit ini dalam rapat koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang digelar bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di Wamena, Rabu (23/9). Dari total 29 korban jiwa yang jatuh, mayoritas adalah warga sipil, yakni sebanyak 25 orang. Sementara itu, empat korban lainnya merupakan personel dari unsur TNI dan Polri yang sedang bertugas.
Data tersebut menunjukkan betapa tingginya intensitas konflik di wilayah tersebut. Selama sembilan bulan pertama tahun 2026, tercatat telah terjadi 76 aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Aksi-aksi tersebut mencakup berbagai bentuk tindakan kriminal, mulai dari penembakan, pembakaran, kontak tembak, penganiayaan, pemalangan, penyanderaan, hingga aksi pengancaman dan perampasan senjata api.
Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua Pegunungan telah mencapai angka 642 kasus. Angka ini menjadi alarm keras bagi pemerintah dan aparat keamanan untuk segera mengambil langkah strategis guna melindungi warga sipil dan menjaga stabilitas wilayah.
Menanggapi situasi ini, Irjen Pol Patrige menekankan bahwa penanganan gangguan keamanan tidak bisa dilakukan secara parsial oleh aparat keamanan saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Polri, TNI, pemerintah daerah, hingga tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Ia menegaskan bahwa pendekatan hukum akan tetap berjalan, namun tetap mengedepankan sisi humanis melalui program Binmas Noken.
"Penanganan persoalan keamanan tidak dapat dilakukan sendiri oleh aparat, tetapi diperlukan kolaborasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi yang aman dan kondusif," ujar Patrige.
Sebagai langkah konkret, pihak kepolisian akan memperkuat patroli dan pengamanan di jalur-jalur yang dianggap sangat rawan konflik. Beberapa jalur tersebut meliputi rute Wamena-Tolikara, Wamena-Yalimo, Wamena-Lanny Jaya, serta Wamena-Nduga. Selain pengamanan fisik, pendekatan melalui pembinaan generasi muda dan pelayanan kesehatan juga akan terus digalakkan.
Senada dengan Polda Papua, Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menyatakan keprihatinannya atas banyaknya korban jiwa yang jatuh. Ia menyebut fenomena ini sebagai sebuah tragedi kemanusiaan yang luar biasa, terutama karena banyak korban yang merupakan warga sipil tidak bersenjata.
"Kita tidak boleh menutup mata terhadap dinamika keamanan saat ini karena sudah banyak korban jatuh, bukan hanya dari aparat, tetapi juga masyarakat sipil yang tidak memegang senjata," tegas John Tabo. Ia berharap koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat demi menjamin keberlangsungan pelayanan publik dan kedamaian di tanah Papua.
