Chapnews – Nasional – Wacana menjadikan pencak silat sebagai ekstrakurikuler (ekskul) wajib di sekolah-sekolah Jakarta menimbulkan pro dan kontra. Gagasan ini dilontarkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, sebagai bentuk penghormatan terhadap keinginan mendiang Wakil Gubernur Jakarta periode 1984-1987, Eddie Marjoeki Nalapraya. "Beliau (Almarhum Eddie Nalapraya) sangat berharap, maka itu mungkin kita akan mewajibkan ekstrakurikuler pencak silat masuk di sekolah-sekolah, agar menjadi olahraga pilihan untuk anak-anak kita," ujar Rano Karno usai melayat di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Selasa (13/5), dikutip dari chapnews.id. Rano mengaku almarhum menyampaikan harapan tersebut dua bulan lalu. Menurutnya, kebijakan ini penting untuk melestarikan budaya nasional. "Pencak silat harus ada di sekolah-sekolah, supaya kebudayaan Jakarta, kebudayaan Indonesia, itu tidak hilang melalui filosofi pencak silat itu, itu yang beliau sangat harapkan," tambahnya.
Dukungan datang dari Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta F-PAN, Oman Rohman Rakinda. Ia menilai pencak silat memberikan dampak positif bagi siswa, sekaligus melestarikan budaya. "Kami dukung gagasan menjadikan pencak silat sebagai ekskul wajib di sekolah di Jakarta," tegas Oman kepada wartawan, Jumat (16/5), dikutip dari chapnews.id. Oman menambahkan, pencak silat dapat membangun karakter sportivitas siswa. "Pencak silat merupakan warisan budaya adiluhung, ada unsur beladiri, seni, gerak olahraga dan pembangunan karakter sportivitas," jelasnya.
Namun, rencana tersebut menuai penolakan. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta F-Gerindra, Rani Mauliani, meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengkaji lebih matang rencana tersebut. "Sebaiknya sih dikaji lebih matang terlebih dahulu sebelum bisa diberlakukan secara wajib, karena pencak silat memang budaya yang perlu dilestarikan, tapi untuk siswa yang mau mengikutinya kan jatuhnya kembali ke minat masing-masing," ujar Rani. Ia khawatir implementasi program ini terkesan asal-asalan jika tidak disiapkan dengan matang.
Senada dengan Rani, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta F-PKS, Abdul Aziz, juga menolak wacana tersebut. Aziz berpendapat tidak semua siswa menyukai pencak silat. Ia juga mempertanyakan ketersediaan guru pencak silat dan anggaran yang dibutuhkan. "Gagasan ini cukup bagus untuk melestarikan budaya Betawi, tapi jika diwajibkan saya kurang setuju dengan beberapa alasan. Pertama, tidak semua murid menyukai pencak silat," kata Aziz. Ia menambahkan, "Dibutuhkan jumlah guru pencak silat yang banyak untuk mengajar di sekolah-sekolah, apakah ada? Tiga, jika diwajibkan ada konsekuensi anggarannya harus disediakan Pemda DKI, apakah tersedia?" tanyanya. Perdebatan ini pun masih terus berlanjut, menunggu keputusan final dari Pemprov DKI Jakarta.
