Chapnews – Ekonomi – Polemik utang Kereta Cepat Whoosh terus bergulir. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak menggunakan APBN untuk menutupi beban utang proyek yang membengkak hingga USD 7,2 miliar (sekitar Rp116 triliun). Penolakan ini memicu reaksi dari Istana Negara.
Purbaya berpendapat bahwa BPI Danantara, sebagai holding KCIC, seharusnya mampu mengelola utang Whoosh secara mandiri melalui keuntungan operasional. Ia menyebut potensi dividen Danantara yang mencapai Rp80 triliun per tahun sebagai sumber pendanaan yang ideal. "Harusnya mereka manage dari situ. Jangan kita lagi," tegas Purbaya, menekankan perlunya pemisahan tanggung jawab antara sektor swasta dan pemerintah.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mencari solusi terkait beban keuangan proyek Kereta Cepat Whoosh. Prasetyo mengakui manfaat Whoosh dalam mempermudah mobilitas masyarakat antara Jakarta dan Bandung, bahkan memiliki visi untuk memperluas jangkauan kereta cepat hingga Surabaya. "Sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," ujarnya. Pemerintah berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah utang ini tanpa membebani APBN secara berlebihan, sambil tetap memastikan keberlanjutan operasional dan pengembangan proyek kereta cepat di masa depan.
