Chapnews – Nasional – Indonesia, yang dikenal sebagai ‘Cincin Api Pasifik’, memiliki total 127 gunung berapi aktif yang tersebar di seluruh wilayahnya. Namun, sebuah fakta mengejutkan terungkap: fasilitas pemantauan gunung api yang dianggap paling lengkap dan canggih hanya terkonsentrasi di satu lokasi, yakni Gunung Merapi. Pernyataan ini disampaikan oleh Pakar Vulkanologi dari Fakultas Geografi UGM, Agung Harijoko, dalam sebuah diskusi di Sleman, DIY.
Agung menjelaskan bahwa dari 127 gunung berapi aktif tersebut, 76 di antaranya termasuk dalam kategori Tipe A, yaitu gunung api yang memiliki riwayat letusan magmatik setidaknya sekali sejak tahun 1600 Masehi. Pengawasan terhadap gunung-gunung ini merupakan tanggung jawab Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), sebuah unit di bawah Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Dari segi jumlah pos pengamatan, fasilitasnya masih sangat bervariasi. Yang paling lengkap dan menggunakan teknologi terbaik itu ada di Gunung Merapi," ungkap Agung pada Rabu (9/9) lalu. Ia menambahkan, meskipun beberapa gunung api lain, termasuk di daerah terpencil, sudah dilengkapi stasiun geofisika dengan seismometer sebagai alat pengamatan dasar, sistem pelaporannya masih terpusat ke PVMBG di Bandung.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait akses informasi bagi masyarakat di sekitar gunung api yang berada di pelosok. "Masyarakat mungkin tidak langsung bisa tahu kalau mereka tidak punya akses informasi dari PVMBG. Jadi komunikasi itu penting," tegas Agung, menyoroti celah dalam sistem peringatan dini (EWS) yang seharusnya bersifat real-time.
Mantan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, turut mengamini ketidakmerataan fasilitas pemantauan ini. Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Ia menyoroti status PVMBG sebagai unit kerja eselon II di bawah Kementerian ESDM, yang prioritas utamanya lebih condong ke sektor sumber daya, membuat anggaran untuk mitigasi bencana gunung api seringkali terpinggirkan.
"Jadi kalah, (kebencanaan) prioritas paling akhir. Anggarannya kurang, padahal gunung apinya makin aktif, gunung apinya banyak, itu butuh teknologi yang benar-benar sepadan dengan tantangan yang dihadapi," papar Dwikorita, yang juga Guru Besar bidang Geologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana UGM.
Dwikorita mengusulkan penguatan status kelembagaan PVMBG, baik dengan menaikkan levelnya atau mengintegrasikannya ke dalam BMKG sebagai kedeputian setingkat eselon I. Ia mencontohkan keputusan Presiden Megawati Soekarnoputri yang menaikkan status BMKG dari eselon II/I menjadi badan, yang secara signifikan meningkatkan kewenangan dan dukungan fasilitas. Integrasi ini, menurutnya, akan memperkuat anggaran dan koordinasi antara pemantauan gunung api dengan fungsi peringatan dini.
"Pelajarannya adalah kami tidak bisa mengeluarkan peringatan dini karena semua fasilitas, perlengkapan monitoring, dan sebagainya ada di Pusat Vulkanologi. Tapi peringatan dininya di kami," jelas Dwikorita, mengacu pada usulan yang pernah dia sampaikan pada 2019 dan 2023. Model Jepang, melalui Japan Meteorological Agency (JMA) yang mengintegrasikan penanganan berbagai jenis bencana, juga menjadi inspirasinya.
Namun, Dwikorita menegaskan bahwa integrasi yang dimaksud hanya mencakup fungsi-fungsi terkait kebencanaan, bukan seluruh Badan Geologi yang memiliki cakupan tugas lebih luas seperti air tanah, kelautan, dan mineral. Ia khawatir jika seluruh Badan Geologi digabung, BMKG akan kehilangan fokus utamanya dan terjadi duplikasi tugas. "Yang dilakukan di PVMBG itu sama dengan yang ada di BMKG. Duplikasi kan?" pungkasnya.
