Gebrak! RI Libatkan Rakyat Pesisir Bangun Ekonomi Biru
Chapnews – Ekonomi – Indonesia semakin serius dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi biru, sebuah strategi pembangunan yang menempatkan perlindungan ekosistem laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai pilar utama. Langkah ini tidak hanya sekadar wacana, melainkan diwujudkan melalui konsolidasi lintas sektor yang masif, menjembatani kebijakan nasional dengan implementasi nyata di lapangan.
Direktur Konservasi Ekosistem Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Firdaus Agung, menegaskan bahwa visi konservasi di Tanah Air merupakan fondasi krusial bagi pengembangan ekonomi biru. Ia menekankan bahwa konservasi adalah tanggung jawab kolektif pemerintah, pemerintah daerah, dan terutama masyarakat, yang tidak hanya dilibatkan, melainkan harus menjadi aktor sentral.
Firdaus secara gamblang menyatakan, "Dalam konteks ekonomi biru, masyarakat harus menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat dari upaya konservasi," dalam sebuah kesempatan yang terekam chapnews.id, baru-baru ini. Pernyataan ini menggarisbawahi pergeseran paradigma, di mana masyarakat pesisir bukan lagi objek, melainkan subjek utama pembangunan.
Untuk mewujudkan visi tersebut, KKP tak berjalan sendiri. Kolaborasi erat terjalin dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), kalangan akademisi, berbagai organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan langsung dari masyarakat pesisir, termasuk kelompok disabilitas.
Dari sinergi ini, sejumlah rekomendasi strategis telah dirumuskan. Di antaranya adalah mendorong harmonisasi antara pembangunan ekonomi biru dengan perlindungan ekosistem laut, memperkuat tata kelola pesisir yang lebih inklusif dan transparan, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha sosial mikro, serta memperluas skema pendanaan yang pro-pemberdayaan masyarakat pesisir.
Direktur Yayasan Pesisir Lestari, Dina Kosasih, memberikan contoh konkret keberhasilan di Teluk Jor, NTB. Di sana, tata kelola pesisir berbasis masyarakat terbukti efektif dalam menjaga kelestarian ekosistem sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan warga. Model kolaboratif pentahelix, yang melibatkan lima elemen kunci—pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil—dinilai sangat relevan dan efektif untuk direplikasi di berbagai wilayah pesisir Indonesia.
Menurut Dina, "Penguatan peran masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci agar ekonomi biru tidak berhenti sebagai jargon kebijakan," menekankan pentingnya aksi nyata di lapangan dan partisipasi aktif dari mereka yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan kelautan.
